70-80 Spesies Terancam Punah, KKP RI Terapkan Pendekatan Kolaboratif Konservasi Hiu dan Pari

JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 70-80 dari 240-an spesies hiu dan pari yang ada di Indonesia masuk dalam kategori terancam punah.

Data tersebut berdasarkan penilaian terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta International Union for Conservation of Nature (IUCN).

KKP lantas memperkenalkan pendekatan kolaboratif dalam konservasi hiu dan pari.

Salah satunya adalah pembelajaran dan praktik baik implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) sebagai upaya pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan.

KKP RI memaparkan pendekatan nasional dalam penguatan kebijakan, pengelolaan perikanan berkelanjutan, penyusunan Non-Detriment Findings (NDF), pengaturan kuota, hingga pengawasan perdagangan spesies laut yang terlindungi.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Sarmintohadi menyampaikan, Indonesia terus memperkuat implementasi CITES melalui pendekatan kolaboratif.

Yang mana, akan melibatkan pemerintah, akademisi, peneliti, aparat penegak hukum, organisasi konservasi, hingga masyarakat pesisir.

“Sebagai negara dengan keanekaragaman hiu dan pari yang tinggi, Indonesia memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan perdagangan spesies dilakukan secara legal, terukur, dan berkelanjutan,” ungkap Sarmintohadi dikutip redaksi AFU.ID dari website KKP RI, Jumat (29/5/2026).

“Implementasi CITES tidak hanya berfokus pada pengendalian perdagangan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan perlindungan mata pencaharian masyarakat pesisir,” sambungnya.

Sarmintohadi menyatakan, kementeriannya telah melakukan berbagai langkah seperti penyusunan NDF, penguatan sistem ketertelusuran produk perikanan, peningkatan kapasitas identifikasi spesies, hingga penguatan koordinasi lintas kementerian maupun lembaga dalam pengawasan perdagangan hiu dan pari.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik KKP RI ini menilai pendekatan tersebut sangat penting untuk mendukung efektivitas implementasi CITES di lapangan.

Sementara itu, Koswara selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan KKP RI menegaskan komitmen Pemerintah dalam memperkuat peran Indonesia pada tata kelola konservasi laut dunia.

“Kami terus mendorong implementasi CITES yang efektif, terukur, serta berkeadilan melalui penguatan pengawasan perdagangan, peningkatan ketertelusuran produk, hingga kolaborasi multipihak untuk mendukung konservasi hiu dan pari secara berkelanjutan,” tuturnya.

Menteri KKP RI, Sakti Wahyu Trenggono, turut menjelaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi biru melalui perlindungan ekosistem laut.

“Juga konservasi spesies yang terancam punah serta pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan demi menjaga kesehatan laut dan kesejahteraan generasi mendatang,” ujarnya. (ADR)