JAKARTA, AFU.ID – Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Kesehatan membentuk tim investigasi gabungan untuk mengusut meninggalnya lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Hasil investigasi itu akan menjadi dasar evaluasi pelaksanaan pendidikan SPPI yang saat ini masih berjalan. Program tersebut diikuti calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI (HOR) Donny Ermawan Taufanto mengatakan pembentukan tim investigasi telah disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). “Kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi,” kata Donny.
Donny mengatakan tim gabungan akan menelusuri penyebab kematian peserta. Salah satu yang akan dievaluasi adalah proses pemeriksaan kesehatan saat seleksi di daerah. Menurut Donny, pemeriksaan kesehatan memang telah dilakukan sebelum peserta mengikuti pendidikan. Namun, pemerintah masih perlu memastikan apakah ada kondisi medis yang luput atau perlu ditangani lebih ketat sejak awal.
Selain menelusuri penyebab kematian lima peserta, tim gabungan juga akan mendalami dugaan penularan penyakit paru-paru di Satuan Pendidikan Halim, Jakarta. Donny mengatakan Kementerian Kesehatan dilibatkan agar penanganan tidak hanya berhenti pada investigasi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan.
“Termasuk juga kejadian di Halim terkait dengan paru-paru. Ini juga karena ada penularan di sana,” ujar Donny. Berdasarkan evaluasi sementara, lima peserta meninggal dengan penyebab berbeda. Tiga peserta diduga meninggal akibat gangguan jantung, sementara dua lainnya terkait gangguan paru-paru. Donny juga menyebut faktor kelelahan, perubahan pola hidup, cuaca, dan penyakit bawaan ikut memengaruhi kondisi peserta selama mengikuti pendidikan.
“Tadinya mungkin kehidupan sipil, masuk kehidupan di barak dan sebagainya, yang mana semuanya harus disiplin. Nah itu mungkin juga mengagetkan,” ucap Donny. Ia mengatakan penyakit bawaan sebagian peserta sudah terdeteksi dalam proses seleksi. Namun, kondisi tersebut saat itu masih dinilai berada dalam batas aman untuk mengikuti pendidikan. “Walaupun sebetulnya dalam proses seleksi ini sudah ada deteksinya, tapi masih dalam batas aman,” kata Donny.
Donny juga menanggapi permintaan Komnas HAM agar kematian peserta SPPI diusut secara hukum dan dilakukan autopsi. Ia mengatakan pemerintah saat ini masih berfokus pada investigasi internal. Donny menyebut langkah lebih lanjut akan bergantung pada hasil penelusuran tim gabungan. “Belum. Kita belum mengarah ke sana karena kita masih investigasi internal,” kata Donny.
Menurut Donny, investigasi harus segera diselesaikan karena hasilnya akan dipakai untuk memperbaiki pelaksanaan pendidikan SPPI yang masih berjalan. “Intinya kita ingin secepatnya selesai karena hasil investigasi ini juga penting untuk kita gunakan dalam pelaksanaan pendidikan yang ada saat ini,” ujarnya. (FAD)