Usai Lima Peserta SPPI Meninggal, Kemhan Pangkas Pelatihan Bela Negara Jadi Dua Pekan

JAKARTA, AFU.ID – Kementerian Pertahanan memangkas durasi pelatihan kedisiplinan dan kepemimpinan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi dua pekan. Perubahan dilakukan setelah lima peserta SPPI meninggal dunia selama pelaksanaan program sebelumnya.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan konsep latihan dasar militer yang semula diarahkan untuk pembentukan komponen cadangan kini diubah menjadi Pelatihan Bela Negara. Meski durasinya dipersingkat, lokasi pendidikan tetap menggunakan 67 satuan pendidikan TNI.

“Tempat pembelajaran, tempat pendidikan tetap di 67 satdik tersebut cuma waktunya saja yang berubah. Nah, itu adalah terkait dengan kami telah merevisi program tersebut,” kata Donny usai rapat dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Setelah mengikuti Pelatihan Bela Negara selama dua pekan, peserta akan menjalani pendidikan manajerial selama satu bulan. Materi tersebut disiapkan Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyesuaikan penugasan peserta dalam program koperasi desa dan koperasi nelayan. “Dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran,” ujar Donny.

Kemhan menyebut perubahan konsep dan durasi pelatihan itu merupakan hasil evaluasi terhadap program latihan dasar militer bagi peserta SPPI. Evaluasi dilakukan setelah lima peserta meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan.

Program SPPI sebelumnya dirancang untuk menyiapkan peserta yang akan ditempatkan sebagai penggerak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan perubahan skema tersebut, porsi pembekalan bela negara dipangkas, sementara pendidikan manajerial diperpanjang untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan koperasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan program Koperasi Merah Putih tetap perlu dijalankan dengan perbaikan menyeluruh. Menurut dia, program tersebut diarahkan untuk memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi mikro dan makro, tetapi pelaksanaannya harus dijaga agar tidak menimbulkan persoalan baru. “Kami sudah sangat memahami dan ini menjadi masukan yang luar biasa untuk menyempurnakan program yang amat mulia ini,” kata Dave. (RHU)