301 Aduan Bongkar Celah SPMB 2026, Manipulasi KK dan Nilai Rapor Masih Terjadi

JAKARTA, AFU.ID — Manipulasi alamat, rekayasa kartu keluarga (KK), hingga penggelembungan nilai rapor masih mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat berbagai bentuk kecurangan tersebut berdasarkan ratusan pengaduan masyarakat yang diterima selama proses penerimaan murid baru berlangsung.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan pihaknya menerima 301 laporan terkait pelaksanaan SPMB 2026. Sebanyak 187 laporan atau sekitar 62 persen berasal dari jalur domisili yang didominasi manipulasi alamat, penggunaan KK yang direkayasa, ketidaksesuaian titik koordinat, perpindahan domisili menjelang pendaftaran, hingga penggunaan alamat kerabat atau alamat fiktif agar calon murid dapat diterima di sekolah tertentu.

Jalur prestasi menjadi jalur dengan jumlah pengaduan terbanyak kedua, yakni 69 laporan atau sekitar 22 persen. Menurut Ubaid, laporan tersebut mencakup penggelembungan nilai rapor, perbedaan standar penilaian prestasi antardaerah, lemahnya verifikasi sertifikat, hingga rekayasa dokumen prestasi. "Data tersebut menunjukkan hampir seluruh jalur seleksi masih memiliki celah manipulasi," kata Ubaid, Senin (6/7/2026).

Sementara itu, jalur afirmasi menyumbang 33 laporan atau sekitar 11 persen, yang didominasi penyalahgunaan status ekonomi dan lemahnya verifikasi data keluarga penerima manfaat. Adapun jalur mutasi mencatat 12 laporan atau sekitar 5 persen, terutama terkait penyalahgunaan surat perpindahan tugas orang tua.

JPPI menilai maraknya penyimpangan di berbagai jalur menunjukkan persoalan SPMB tidak hanya dipicu oleh kecurangan individu atau kelemahan teknis sistem pendaftaran. Menurut Ubaid, akar persoalan terletak pada terbatasnya daya tampung sekolah negeri berkualitas yang membuat persaingan semakin ketat dan mendorong sebagian pihak menempuh berbagai cara untuk memperoleh kursi sekolah.

Atas temuan tersebut, JPPI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengevaluasi mekanisme SPMB, memperkuat verifikasi data dan dokumen prestasi, serta membangun pengawasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan pemerintah daerah guna mencegah manipulasi dokumen maupun praktik jual beli kursi sekolah. (RAI)