JAKARTA, AFU.ID — Draf nota kesepahaman atau memorandum of understanding berisi 14 poin antara Amerika Serikat dan Iran bocor ke sejumlah media internasional menjelang penandatanganan resmi yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat (19/6/2026). Dokumen tersebut disebut sebagai dasar penghentian konflik antara kedua negara setelah 107 hari peperangan, sekaligus pintu masuk menuju negosiasi penyelesaian akhir.
Bocoran ini pertama kali dirilis kantor berita semi resmi Iran Mehr pada Senin (15/6/2026), kemudian dikonfirmasi oleh CNN berdasarkan informasi dari seorang pejabat Amerika Serikat yang identitasnya tidak diungkapkan pada Rabu (17/6/2026). Pejabat itu menyebut bocoran tersebut merefleksikan isi dokumen yang telah diteken secara elektronik oleh Presiden AS Donald Trump, Wakil Presiden AS JD Vance, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada Minggu (14/6/2026).
Adapun isi draf meliputi Iran dan Amerika Serikat beserta sekutu masing-masing menyatakan sepakat mengakhiri perang secara segera dan permanen di seluruh front, termasuk di Lebanon dalam konflik saat ini. Kedua negara berjanji tidak akan melancarkan tindakan permusuhan baru maupun mengancam menggunakan kekerasan satu sama lain sejak nota kesepahaman diteken.
Poin berikutnya dalam draft itu mengatur komitmen kedua negara untuk saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, serta menahan diri dari campur tangan terhadap urusan dalam negeri pihak lain. Iran dan Amerika Serikat juga sepakat membuka periode negosiasi lanjutan selama maksimal 60 hari untuk merumuskan perjanjian akhir, dengan opsi perpanjangan waktu apabila kedua pihak setuju.
Lebih lanjut, dalam draft tersebut Amerika Serikat diketahui berkomitmen menarik pasukan militernya dari kawasan sekitar Iran. Washington juga tidak diperbolehkan menambah kekuatan militer baru di wilayah tersebut maupun menjatuhkan sanksi tambahan selama masa negosiasi berlangsung. Sumber yang dikutip media Iran menyebut komitmen ini diberikan AS atas nama dirinya sendiri sekaligus atas nama Israel, sebuah jaminan yang disebut belum pernah diberikan Washington sebelumnya.
Draf tersebut turut mengatur pencabutan penuh blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap Iran dalam waktu maksimal 30 hari setelah nota kesepahaman ditandatangani. Dalam rentang waktu yang sama, Selat Hormuz akan kembali dibuka di bawah pengelolaan Iran, jalur strategis yang menjadi lintasan sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas alam cair dunia.
Dari sisi ekonomi, draft itu memuat penangguhan sanksi atas penjualan sejumlah komoditas Iran termasuk minyak, produk petrokimia, dan turunannya, dengan memberikan Teheran akses penuh terhadap hasil keuangan dari penjualan tersebut. Aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar AS pun akan dilepaskan secara penuh selama periode negosiasi 60 hari, dengan separuh jumlahnya tersedia lebih dulu sebelum perundingan akhir dimulai. Amerika Serikat berjanji mengeluarkan seluruh izin dan lisensi yang diperlukan agar dana tersebut bisa digunakan sepenuhnya oleh Bank Sentral Republik Islam Iran.
Negosiasi tahap akhir nantinya akan berfokus pada tiga isu utama yakni nasib material nuklir yang telah diperkaya beserta aktivitas pengayaan uranium, pencabutan sanksi primer dan sekunder Amerika Serikat, serta rekonstruksi ekonomi Iran. Dalam draft disebutkan Iran akan menegaskan kembali komitmennya berdasarkan Perjanjian Non Proliferasi Nuklir untuk tidak memproduksi senjata nuklir. Sementara isu rudal balistik Iran dan dukungan Teheran terhadap kelompok kelompok di kawasan dilaporkan telah dikeluarkan secara permanen dari agenda pembahasan.
Draft tersebut juga mewajibkan Amerika Serikat bersama sekutunya menyusun rencana rekonstruksi bagi Iran dengan nilai sedikitnya 300 miliar dolar AS. Kesepakatan akhir akan mencakup pencabutan penuh sanksi serta penghentian resolusi terkait yang selama ini diterapkan Dewan Keamanan PBB maupun Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional. Seluruh ketentuan dalam perjanjian akhir nantinya akan dikukuhkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, sementara mekanisme pemantauan khusus dibentuk untuk mengawasi implementasi komitmen kedua pihak ke depan.
Meski demikian, otentisitas draft yang bocor ini masih menjadi tanda tanya. Juru bicara Gedung Putih yang identitasnya dirahasiakan menyatakan isi bocoran tersebut tidak mencerminkan memorandum asli, sementara kantor berita Tasnim turut menyebut versi draf yang beredar sebagai tidak akurat. Detail teknis dokumen disebut belum sepenuhnya rampung dibahas, sehingga kalimat dalam teks asli berpotensi berubah sebelum diteken secara resmi pada Jumat mendatang di resor Bürgenstock, Swiss yang merupakan lokasi yang dipilih atas rekomendasi Pakistan dan Qatar selaku mediator. (NAD)
