Pakar Hukum Tata Negara: Kesepakatan Prabowo di AS Langgar UUD 1945!

Jakarta, Afu.id — Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai sejumlah kesepakatan internasional yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat secara sepihak telah melanggar konstitusi pada Rabu, 25 Februari 2026.

"Oke, kalau bicara konstitusional, jelas sebenarnya apa yang dilakukan Prabowo di Amerika melanggar Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945," ujar Feri.

Menurutnya, setiap perjanjian tingkat negara yang menyangkut kepentingan publik luas, hak asasi manusia (HAM), hingga lingkungan hidup mutlak harus mengantongi izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau diperhatikan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, jelas bahwa banyak pelanggaran terjadi ketika Prabowo pergi lalu membuat perjanjian," tambahnya.

Feri menyoroti sikap kepala negara yang sepenuhnya mengabaikan peran parlemen dalam merumuskan kesepakatan bilateral dan perdagangan tersebut.

"Prabowo tidak membawa-bawa DPR sama sekali. Beberapa ahli hukum internasional dan itu konsep dasarnya Pasal 11 di konstitusi mengatakan, persetujuan DPR terhadap sebuah perjanjian internasional bisa sebelum berangkat, bisa setelah pulang," terangnya.

Ia pun memberikan sindiran tajam bahwa rentetan manuver pelanggaran aturan ini seolah menjadi langkah untuk merusak tatanan negara secara terstruktur.

"Karena ini kesempatan Pak Prabowo mewujudkan impiannya untuk menghancurkan Indonesia 2030. Setidak-tidaknya dia bisa memenuhi janji untuk satu hal: untuk menghancurkan Indonesia," pungkasnya. (*)