JAKARTA AFU.ID — Pemerintah Norwegia menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia setelah membatalkan izin ekspor sistem rudal Naval Strike Missile (NSM) yang sebelumnya dipesan Kuala Lumpur. Meski demikian, Oslo tetap mempertahankan keputusan tersebut dengan alasan kepentingan keamanan nasional.
Permintaan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norwegia Tore O. Sandvik saat bertemu Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin di sela forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura pada akhir pekan lalu.
Menurut Khaled, Sandvik menjelaskan bahwa pembatalan ekspor dilakukan berdasarkan kebijakan baru Norwegia terkait pengendalian teknologi pertahanan yang lebih ketat di tengah perubahan situasi keamanan global.
“Saya bertemu dengan Menteri Pertahanan Norwegia dan beliau menyampaikan permintaan maafnya, tetapi juga menjelaskan dasar pembatalan tersebut,” kata Khaled seperti dikutip Malay Mail, Minggu (31/5/2026)
Persoalan tersebut mencuat setelah Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara terbuka mengkritik langkah Oslo. Seperti dilansir CNA, Anwar menilai keputusan itu diambil secara sepihak dan berpotensi mengganggu kesiapan pertahanan negaranya.
Sistem rudal NSM merupakan bagian penting dari program modernisasi Kapal Tempur Pesisir (Littoral Combat Ship/LCS) Angkatan Laut Malaysia yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.
Malaysia diketahui telah menandatangani kontrak pembelian rudal NSM dari perusahaan pertahanan Norwegia, Kongsberg, pada 2018. Nilai kontrak tersebut mencapai 124 juta euro untuk melengkapi enam kapal perang LCS.
Selain itu, terdapat rencana pengadaan lanjutan untuk memasok sistem rudal serupa ke dua kapal tambahan yang juga masuk dalam program penguatan armada laut Malaysia.
Kuala Lumpur menyatakan keberatan keras karena sebagian besar kewajiban pembayaran dalam kontrak tersebut telah dipenuhi. Pemerintah Malaysia mengaku sudah membayar sekitar 95 persen dari nilai kesepakatan ketika izin ekspor tiba-tiba dicabut.
Dilansir Reuters, Kementerian Pertahanan Malaysia tengah menghitung besaran tuntutan yang akan diajukan kepada Norwegia. Tuntutan tersebut tidak hanya mencakup dana yang telah dibayarkan, tetapi juga kerugian akibat dugaan pelanggaran kontrak.
Anwar Ibrahim bahkan telah menyampaikan protes langsung kepada Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Stoere. Menurutnya, Malaysia selama ini menjalankan seluruh kewajiban kontrak secara penuh dan mengharapkan perlakuan yang sama dari pihak Norwegia.
Pemerintah Norwegia menjelaskan bahwa kebijakan ekspor pertahanan kini difokuskan hanya untuk negara-negara sekutu dan mitra terdekat. Langkah itu diambil menyusul meningkatnya tantangan keamanan di Eropa maupun kawasan internasional dalam beberapa tahun terakhir. (ANT/RAI)
