Jakarta, AFU.ID — Pemerintah China menegaskan tidak menyuplai senjata untuk perang ke Iran sehingga ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif tambahan 50 persen ke China tidak tepat.
"China selalu bertindak bijaksana dan bertanggung jawab dalam ekspor produk militer, dan menerapkan kontrol ketat sesuai dengan hukum dan peraturan China tentang pengendalian ekspor dan kewajiban internasional yang berlaku. Laporan media terkait sepenuhnya dibuat-buat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (14/4).
Sebelumnya diberitakan Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 50 persen pada barang China jika terbukti memasok senjata ke Iran.
"Jika AS melanjutkan kenaikan tarif terhadap China berdasarkan tuduhan ini, China akan merespons dengan tindakan balasan," tambah Guo Jiakun.
Pemberitaan lain menyebut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran akan menggunakan kemampuan militer baru jika perang dengan Amerika Serikat dan Israel berlanjut, seperti laporan media Iran, Fars.
"Kami belum menggunakan seluruh kemampuan kami dan jika perang berlanjut, kami akan mengungkap kemampuan yang tidak diketahui musuh," kata Juru Bicara (Jubir) IRGC. Hossein Mohebbi.
Sementara itu, Jubir Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaeinik pada Senin (13/4) mengatakan bahwa kemampuan angkatan bersenjata Iran meningkat, dengan rudal, drone, senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya yang cukup untuk melanjutkan operasi ofensif dan defensif di masa mendatang, sebut kantor berita Iran, IRNA.
Blokede di Selat Hormuz yang diperintahkan Presiden Trump juga dinilai malah memperburuk situasi sekaligus langkah yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
"Dengan perjanjian gencatan senjata sementara yang masih berlaku, AS meningkatkan pengerahan militer dan melakukan blokade yang ditargetkan sehingga hanya akan memperburuk konfrontasi, meningkatkan ketegangan, melemahkan gencatan senjata yang sudah rapuh, dan semakin membahayakan jalur aman melalui Selat Hormuz," ungkap Guo Jiakun.
China, kata Guo Jiakun, percaya bahwa hanya gencatan senjata lengkap yang secara fundamental dapat menciptakan kondisi untuk meredakan situasi.
"Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk menghormati perjanjian gencatan senjata, berpegang pada arah pembicaraan damai, dan mengambil tindakan konkret untuk meredakan situasi sehingga lalu lintas normal melalui Selat dapat dilanjutkan sesegera mungkin," tambah Guo Jiakun.
Prioritas utama, tambah Guo Jiakun, adalah mencegah dengan segala cara terjadinya kembali pertempuran dan mempertahankan momentum gencatan senjata yang tidak mudah dicapai.
"Pihak-pihak terkait harus mematuhi gencatan senjata sementara dan tetap berupaya menyelesaikan perselisihan melalui cara politik dan diplomatik. China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk perdamaian, membawa pihak-pihak terkait ke meja perundingan, dan berupaya untuk segera mengembalikan perdamaian dan stabilitas ke Timur Tengah," ungkap dia.
Perang yang melibatkan Iran, AS, dan Israel sejak 28 Februari 2026 telah memicu lonjakan harga minyak dunia karena blokade Teheran di Selat Hormuz.
Selain lonjakan harga minyak dunia, perang juga telah menewaskan lebih dari 1.400 orang dan kerusakan terhadap fasilitas Iran yang ditaksi mencapai 270 miliar dolar AS atau sekitar Rp4,6 kuadriliun.
Kemudian pada 8 April 2026, AS dan Iran mencapai gencatan senjata sementara untuk dua pekan yang diiringi dengan upaya negosiasi damai di Islamabad pada 10 April 2026.
Namun, perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan dengan isu Selat Hormuz menjadi salah satu titik utama perbedaan.
Sehingga pada Minggu (12/4), Komando Pusat (CENTCOM) AS mengatakan akan mulai memblokade jalur maritim tersebut pada Senin (13/4) pukul 14:00 waktu setempat atau pukul 10.00 Eastern Time (21.00 WIB), melaksanakan arahan Trump.
Selat Hormuz diketahui menjadi jalur bagi sekitar 20 persen pasokan minyak, produk petroleum/minyak bumi, dan gas alam cair (LNG) dunia.
(ANT/RAI)
