Universitas Republik Indonesia Dibentuk, Apa Tujuan dan Bagaimana Sistem Pendidikannya?

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah memulai pengembangan Universitas Republik Indonesia (URI) setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Rabu (22/7/2026). Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, URI dirancang sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada kepemimpinan, pemerintahan, dan penguatan wawasan kebangsaan.

URI dibentuk sebagai bagian dari strategi pemerintah menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor publik lainnya. Karena itu, URI tidak hanya berorientasi pada pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, integritas, kemampuan manajerial, dan kepemimpinan. Konsep tersebut terinspirasi dari sejumlah negara yang telah memiliki lembaga pendidikan khusus bagi calon pejabat negara, salah satunya Institut National du Service Public (INSP) di Prancis.

Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto mengatakan, pembentukan universitas tersebut berangkat dari perhatian Prabowo terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya calon pemimpin Indonesia di masa depan. Menurut dia, pemerintah ingin menghadirkan sistem pendidikan yang terintegrasi mulai dari tingkat sekolah hingga pemerintahan. Karena itu, URI akan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan bersama Sekolah Unggulan Garuda dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). 

Pemerintah juga akan membentuk Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) yang membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan LAN agar pembinaan sumber daya manusia berjalan secara berkesinambungan. "Ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan maupun untuk BUMN," ujarnya. Pemerintah berharap lulusan universitas tersebut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa. 

Meski struktur kepemimpinan URI telah terbentuk, pemerintah masih menyusun berbagai aspek teknis penyelenggaraan universitas, termasuk program studi, kurikulum, kuota mahasiswa, mekanisme seleksi, dan jadwal penerimaan mahasiswa baru. Donny mengatakan kegiatan operasional URI untuk sementara akan menggunakan dua lantai gedung BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Sementara itu, kampus permanen direncanakan dibangun di kawasan Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat, di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang sebelumnya merupakan area perkebunan sawit tidak produktif dan akan dialihfungsikan.

Masyarakat yang berminat mengikuti pendidikan di URI masih diminta menunggu pengumuman resmi setelah proses pembentukan kelembagaan dan sistem pendidikan selesai. Seluruh informasi terkait penerimaan mahasiswa akan disampaikan pemerintah pada tahap berikutnya. (RAI)