Tramadol Disebut Biang Tawuran dan Begal, Dedi Mulyadi Siapkan Operasi Massal Libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas

JAKARTA, AFU.ID — Maraknya peredaran obat keras Tramadol secara ilegal di Jawa Barat (Jabar) menjadi sorotan setelah dinilai berkaitan dengan meningkatnya berbagai tindak kriminal, mulai dari tawuran, pembegalan, hingga aksi kekerasan. Pemerintah Provinsi Jabar menyiapkan langkah penindakan yang lebih masif dengan menggandeng kepolisian hingga aparat di tingkat desa dan kelurahan. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersempit ruang gerak jaringan penjual Tramadol yang masih beroperasi secara bebas.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, peredaran Tramadol ilegal tidak boleh lagi dibiarkan karena telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan bukan hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga keberanian masyarakat untuk tidak lagi takut terhadap para pelaku. "Ini harus dilawan. Tidak boleh lagi dibiarkan. Masa banyak orang justru takut kepada orang yang menjual Tramadol? Itu kan aneh," ujar Dedi, Rabu (5/8/2026).

Dedi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jabar untuk menyusun operasi pemberantasan yang menjangkau seluruh wilayah. Aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan dioptimalkan melakukan pengawasan sekaligus penindakan di daerah masing-masing agar peredaran obat keras tersebut bisa ditekan hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia meyakini langkah yang dilakukan secara serentak akan membuat para pelaku kehilangan ruang untuk beroperasi.

Menurut mantan Bupati Purwakarta tersebut, pola penanganan Tramadol dapat mencontoh keberhasilan aparat dalam menekan aksi begal di Jawa Barat. Ia menilai rasa takut masyarakat selama ini justru dimanfaatkan pelaku untuk terus menjalankan bisnis ilegalnya. "Seperti begal, sekarang rasa takut masyarakat sudah hilang dan kasusnya mulai berkurang. Tramadol juga harus begitu. Ketika para pelakunya yang merasa takut, mereka akan berhenti beroperasi," katanya.

Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Dedi juga mengaitkan maraknya penyalahgunaan Tramadol dengan meningkatnya tindak kriminal di sejumlah daerah. Ia menyinggung kasus penyerangan terhadap rumah kontrakan anggota Polres Karawang usai razia sebagai bukti jaringan peredaran obat tersebut semakin berani. Karena itu, ia menegaskan persoalan Tramadol harus dipandang sebagai isu kemanusiaan dan perlindungan generasi muda, bukan sekadar persoalan penegakan hukum.

Tramadol Bukan Obat yang Boleh Dijual Bebas

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus Konsultan Gastroenterologi Hepatologi FKUI-RSCM, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, menegaskan Tramadol merupakan obat keras yang hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter. Obat pereda nyeri tersebut umum dipakai untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang, tetapi memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan apabila dikonsumsi tanpa pengawasan medis. Karena itu, penjualannya kepada masyarakat secara bebas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Ari menjelaskan penyalahgunaan Tramadol dapat memicu berbagai efek samping, mulai dari pusing, mengantuk, gangguan pencernaan, hingga kejang dan halusinasi. Penggunaan berlebihan juga berisiko menyebabkan overdosis yang dapat berujung pada gangguan pernapasan, henti jantung, koma, bahkan kematian. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi Tramadol tanpa pemeriksaan dan resep dokter karena obat tersebut bukan termasuk obat bebas yang aman digunakan sembarangan. (RAI)