Penulis: Raihan Immaduddin
JAKARTA AFU.ID — Jepang mulai mempersiapkan rencana pengerahan Pasukan Bela Diri (SDF) ke Selat Hormuz sebagai respons atas konflik yang mengganggu keamanan jalur pelayaran internasional di kawasan itu. Kendati demikian, pemerintah Jepang memastikan pengerahan pasukan tidak akan dilakukan sebelum sejumlah syarat penting, termasuk gencatan senjata AS-Iran, benar-benar terpenuhi.
Pemerintah Jepang mensyaratkan adanya jalur komunikasi yang terbuka dengan Iran serta menurunnya ancaman keamanan di kawasan Selat Hormuz sebelum operasi militer dapat dijalankan. Jika kondisi tersebut tercapai, SDF akan menjalankan misi pembersihan ranjau maupun pengawalan kapal dagang guna menjamin kelancaran pelayaran internasional.
Menurut sumber pemerintah yang mengetahui pembahasan tersebut, syarat-syarat itu disampaikan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dalam pertemuan virtual para menteri pertahanan yang dipimpin Inggris dan Prancis pada pertengahan Mei lalu. Pertemuan itu membahas rencana pembentukan misi pertahanan multinasional untuk menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Koizumi menilai dukungan internasional terhadap operasi tersebut hanya dapat diperoleh apabila situasi keamanan telah memungkinkan dan seluruh pihak terkait dapat berkomunikasi secara efektif. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Amerika Serikat meskipun Washington tidak tergabung dalam misi tersebut.
Selat Hormuz praktis menjadi perhatian dunia sejak pecahnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari 2026. Ketegangan di kawasan itu memicu kekhawatiran terhadap kelancaran distribusi energi global, termasuk bagi Jepang yang sangat bergantung pada impor sumber daya energi dari luar negeri.
Di bawah konstitusi pascaperang yang membatasi penggunaan kekuatan militer, Jepang hanya memperbolehkan pengerahan Pasukan Bela Diri untuk kepentingan pertahanan dan operasi tertentu yang diatur undang-undang. Dalam skema yang dibahas, negara-negara peserta akan membagi wilayah Selat Hormuz ke dalam sejumlah zona pengamanan
Sejumlah pejabat mengakui koordinasi di lapangan berpotensi menjadi tantangan karena Jepang hanya dapat memberikan perlindungan kepada kapal yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan negaranya. Seorang sumber di Kantor Perdana Menteri Jepang menegaskan setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan sensitivitas hubungan dengan Iran agar pengerahan SDF tidak dipersepsikan sebagai tindakan yang bersifat permusuhan. (ANT/RAI)
