JAKARTA, AFU.ID — Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menilai kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan momentum penting untuk mengakselerasi sinergi riset, khususnya dalam merespons kemunculan zat psikoaktif baru (NPS) yang terus berkembang.
Dalam audiensi dengan BRIN di Jakarta, Rabu (15/4), Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan perkembangan zat narkotika baru sangat cepat.
"Secara global telah teridentifikasi lebih dari 1.300 jenis NPS, sementara di Indonesia sendiri telah terindikasi sebanyak 115 jenis,” kata Komjen Pol. Suyudi, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, (17/4/26).
Karena itu menurut dia, BNN bersama BRIN memperkuat kolaborasi strategis dalam bidang riset dan pemanfaatan teknologi untuk menghadapi dinamika ancaman narkotika yang semakin kompleks.
Suyudi berharap melalui kerja sama kedua belah pihak, proses sertifikasi bahan baku lokal untuk kebutuhan medis dan industri domestik dapat berjalan lebih optimal dengan pengawalan dari BNN, BRIN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sinergi juga diharapkan mampu menjamin aspek keamanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat luas.
Kepala BRIN Arif Satria menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung tugas-tugas BNN melalui pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya riset yang dimiliki.
“Kami siap menopang BNN melalui kajian teknis yang lebih spesifik, termasuk pemantauan kandungan senyawa pada tanaman serta pengembangan instrumen deteksi dini terhadap senyawa narkotika baru,” ujar Arif dalam kesempatan yang sama.
Ia menyampaikan BRIN memiliki fasilitas dan peralatan riset mumpuni di kawasan Asia Tenggara, yang dapat dioptimalkan untuk mempercepat proses identifikasi dan analisis senyawa narkotika secara lebih akurat dan efisien.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan lembaga membahas perluasan kerja sama lintas sektor riset, mulai dari bidang kesehatan, elektronika, hingga informatika.
Salah satu fokus utama kerja sama tersebut meliputi penguatan ketahanan kesehatan nasional, khususnya dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat.
Indonesia diketahui memiliki potensi keanekaragaman hayati yang besar, dengan lebih dari 31 ribu spesies tumbuhan yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber bahan baku farmasi.
Namun demikian, Arif mengatakan pemanfaatan potensi tersebut memerlukan pengawasan ketat guna mencegah penyalahgunaan, terutama terhadap tanaman yang mengandung senyawa narkotika.
Oleh karena itu, riset yang komprehensif dan terukur menjadi kunci dalam memastikan pemanfaatannya tetap berada dalam koridor kepentingan medis dan ilmu pengetahuan.
Kedua lembaga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti berbagai poin kerja sama melalui berbagai langkah teknis yang terukur dan berkelanjutan.
