Divonis 7 Tahun, Mantan Direktur Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Ajukan Kasasi Kasus Impor BBM

JAKARTA, AFU.ID — Mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga periode 2021-2023, Riva Siahaan, resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah divonis tujuh tahun penjara dalam perkara korupsi tata kelola impor BBM dan penjualan solar nonsubsidi. Permohonan itu didaftarkan Selasa (7/7/2026) sebagai upaya hukum atas putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tim kuasa hukum Riva menilai putusan banding mengandung sejumlah kejanggalan dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Mereka pun menggugat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI tertanggal 25 Juni 2026 melalui jalur kasasi. "Permohonan kasasi diajukan terhadap putusan yang dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan," kata anggota tim advokat Riva, Luhut Pangaribuan.

Dalam putusan banding, hukuman Riva dikurangi dari sembilan tahun menjadi tujuh tahun penjara. Namun, majelis hakim tetap menyatakan Riva terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta menghukumnya membayar denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp5 miliar. Kuasa hukum menilai putusan tersebut bertolak belakang dengan fakta persidangan yang menunjukkan kegiatan impor BBM justru menghasilkan efisiensi sekitar 26 juta dolar Amerika Serikat. Penjualan solar nonsubsidi pada 2022-2023 juga menjadi penyumbang keuntungan terbesar bagi PT Pertamina Patra Niaga dengan laba mencapai lebih dari 2,6 miliar dolar AS dalam dua tahun.

"Oleh karena itu, Tim Advokat menilai tidak masuk akal Riva Siahaan yang telah menguntungkan perusahaan, malah dinyatakan melakukan korupsi yang merugikan negara," ujar Luhut. Selain mempersoalkan unsur kerugian negara, tim kuasa hukum juga menilai Riva hanya menjalankan kewenangannya sebagai pejabat perusahaan tanpa mengintervensi proses pengadaan maupun bersekongkol dengan pemasok atau pelanggan. Mereka turut mempersoalkan penggunaan unsur kelalaian dalam putusan, padahal menurut mereka pasal yang diterapkan mensyaratkan adanya kesengajaan.

Kuasa hukum juga menilai dasar penghitungan kerugian negara sebesar Rp171 triliun masih bersifat asumtif dan bertentangan dengan pertimbangan salah satu hakim pada tingkat pertama. Setelah permohonan kasasi diajukan, tim advokat menyatakan akan menyusun memori kasasi sebagai dasar Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan tersebut. (RAI)