JAKARTA, AFU.ID - Ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan (Menkeu) periode 2013-2014 Chatib Basri menilai pemerintah hanya memiliki ruang kebijakan terbatas untuk menghadapi tekanan fiskal saat ini. Pilihan itu mencakup menaikkan penerimaan, memangkas belanja, atau menambah utang.
Chatib mengatakan tiga pilihan tersebut menjadi dasar kerja menteri keuangan ketika ruang fiskal semakin sempit. Kondisi itu terjadi di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta risiko kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," kata Chatib dalam di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Chatib, jika pemerintah tidak bisa menaikkan penerimaan negara, maka belanja harus dikurangi. Sebaliknya, jika belanja tidak bisa dipangkas, pemerintah harus mencari pembiayaan melalui utang.
"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam. As simple as that," ujarnya.
Namun, Chatib menilai menaikkan pajak bukan pilihan yang realistis dalam situasi ekonomi saat ini. Sebab, kebijakan itu berpotensi menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat. "Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," katanya.
Di sisi lain, opsi menambah utang juga dinilai tidak mudah. Chatib menyebut biaya pinjaman saat ini relatif mahal karena suku bunga global masih tinggi.
"Siapa yang mau pinjam uang sekarang, cost-nya akan jadi sangat mahal," ucapnya.
Karena itu, Chatib menilai langkah yang paling memungkinkan bagi pemerintah adalah memangkas belanja negara secara selektif. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dilakukan agar kredibilitas fiskal tetap terjaga.
"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively," katanya.
Chatib juga menyoroti kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia. Ia menilai perhatian pasar saat ini bukan hanya tertuju pada fundamental ekonomi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal.
Menurutnya, kenaikan premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap atau CDS sudah terjadi sejak awal tahun, bahkan sebelum konflik terbaru di Timur Tengah. Chatib menyebut sekitar 23 persen pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh kenaikan risiko fiskal yang tercermin dari CDS.
Kondisi itu menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga persepsi pasar terhadap fiskal pemerintah. "Soal kita itu adalah soal confidence risk," ujarnya.
Chatib mengingatkan, kemampuan pemerintah menambah utang tidak cukup dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kemampuan penerimaan negara untuk membayar bunga dan cicilan utang.
Ia menilai ruang fiskal Indonesia masih terbatas karena rasio pajak rendah. Karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola belanja dan pembiayaan negara. (FAD)
