JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah menargetkan pendapatan nasional bruto per orang mencapai sekitar Rp8 juta per bulan pada 2027. Namun, angka tersebut bukan berarti setiap warga akan menerima gaji sebesar itu. Target itu merupakan rata-rata pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk.
Pemerintah bersama DPR menetapkan target pendapatan nasional bruto per orang sebesar Rp96,4 juta per tahun. Angka ini meningkat dari target 2026 yang setara sekitar Rp7,72 juta per bulan. Pemerintah juga membidik pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.
Ekonom Center of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet menilai target tersebut tidak cukup dicapai hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya pembenahan struktur ekonomi agar peningkatan pendapatan benar-benar dirasakan masyarakat luas. “Kuncinya bukan sekadar mengejar angka dalam jangka pendek, tetapi memperbaiki struktur ekonomi,” kata Yusuf, Selasa (7/7/2026).
Masalah utama, menurut dia, adalah dominasi sektor informal dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip DPR menunjukkan pekerja formal pada awal 2026 baru mencapai 40,58 persen, sementara 59,42 persen lainnya masih berada di sektor informal.
Kondisi tersebut membuat kenaikan pendapatan nasional belum tentu dirasakan secara merata oleh rumah tangga. Pekerja informal umumnya memiliki penghasilan yang tidak stabil dan lebih rentan kehilangan pekerjaan tanpa perlindungan yang memadai.
Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027. Selain itu, proporsi pekerja formal ditargetkan meningkat menjadi 40,81 persen. Target ini dinilai menjadi kunci apakah kenaikan pendapatan nasional akan diikuti perbaikan kualitas pekerjaan masyarakat.
Yusuf juga mengingatkan bahwa pendapatan nasional dihitung dalam dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah dapat membuat kenaikan pendapatan dalam rupiah tidak sepenuhnya tercermin dalam perhitungan tersebut. Pemerintah sendiri memasang asumsi nilai tukar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS pada 2027.
Menurut Yusuf, penguatan industri pengolahan perlu menjadi prioritas untuk menciptakan pekerjaan dengan upah lebih baik. Ia menilai hilirisasi tidak cukup berhenti pada ekspor barang setengah jadi. Pemerintah perlu memastikan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja formal, serta manfaat industri benar-benar tumbuh di dalam negeri.
Target Rp8 juta per bulan kini menjadi salah satu indikator keberhasilan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027. Namun, angka tersebut baru akan bermakna bagi masyarakat jika pertumbuhan ekonomi mampu membuka pekerjaan yang lebih layak dan stabil. (RHU)
