JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah Republik Indonesia (RI) menjadikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai kendaraan utama dalam ‘diplomasi ekonomi’ nasional.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyampaikan bahwa ‘diplomasi ekonomi’ menjadi fokus utama diplomasi Indonesia untuk mensejahterakan rakyat.
Sugiono pun membedah sederet kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu satu setengah tahun berjalannya roda pemerintahan.
Yang mana, kunjungan kenegaraan Prabowo Subianto telah bertransformasi menjadi komitmen investasi nyata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Di Jepang, Indonesia mengamankan kesepakatan dagang sebesar kurang lebih USD23,63 miliar.
Sementara itu, kunjungan ke Korea Selatan mencatatkan angka USD10 miliar.
Sektor yang menjadi sasaran utama pun sangat luas, mulai dari energi alternatif, perkapalan, perikanan, hingga pengembangan industri halal.
Di tengah ambisi besar tersebut, Menlu Sugiono memperkenalkan Danantara sebagai entitas sentral yang mengubah cara Indonesia bernegosiasi di panggung dunia.
“Hadirnya Danantara ini merupakan sebuah karya yang menurut saya begitu extraordinary dan jenius dari Bapak Presiden,” ungkapnya di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, pada Rabu, (22/4/2026).
“Hadirnya Danantara ini selalu bisa menjadi katalisator dari kerja sama yang sangat besar, menjadikan prosesnya lebih efektif, mekanismenya juga lebih efisien, dan kita memiliki posisi tawar tinggi dalam setiap diplomasi ekonomi,” sambungnya.
Tantangan dan Solusi
Kendati demikian, Sugiono membenarkan bahwa komitmen di atas kertas sering kali terhambat oleh masalah teknis di lapangan.
Untuk itu, Menlu RI menyatakan adanya instruksi khusus dari Presiden untuk melakukan aksi pembersihan hambatan birokrasi atau debottlenecking.
“Arahan dari Bapak Presiden bahwa harus ada satu tim ataupun satu satgas (satuan tugas, red) yang sifatnya melakukan debottlenecking atau menghilangkan masalah-masalah yang terjadi dalam proses investasi dan perdagangan,” tuturnya.
“Sehingga, apa yang diharapkan lahir dari sebuah kerja sama ekonomi dengan setiap negara itu bisa segera diimplementasikan,” tambah Menlu Sugiono.
Di level multilateral, Sugiono menyoroti keputusan strategis Indonesia yang bergabung ke dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, sebagai langkah mitigasi risiko.
Menlu RI menyebut, multilateral grouping tersebut sebagai pelindung ekonomi nasional.
“Multilateral grouping ini terbukti mampu menjadi bumper kita dalam rangka menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia,” ujar Sugiono.
“Sekali lagi, ini merupakan sebuah rangka konkret yang nyata dalam rangka memastikan bahwa kepentingan nasional kita terakomodasi secara optimal,” lanjutnya.
Selain BRICS, pemerintah terus mematangkan proses akses Indonesia ke OECD sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar ekonomi nasional.
Terakhir, Menlu Sugiono menegaskan komitmen kuat bahwa seluruh jajaran kementerian akan bekerja sebagai satu kesatuan.
“Sebagai satu tim pemerintahan Kabinet Merah Putih ini benar-benar bisa bekerja dengan baik, kemudian menghasilkan hal-hal yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas,” tutupnya. (ADR/FAD)
