JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) melalui peraturan pemerintah terkait devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam.
"Pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam," kata Presiden.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/5/2026).
Presiden mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Prabowo menekankan bumi, air, dan seluruh hasil sumber daya alam Indonesia merupakan milik rakyat dan bangsa Indonesia.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga menegaskan penguatan tata kelola ekonomi tidak berarti Indonesia tidak memerlukan sektor swasta dalam perekonomian nasional.
Prabowo mengatakan pemerintah tetap membutuhkan sektor swasta yang dinamis serta pengusaha yang memiliki inovasi, inisiatif, dan kemampuan manajerial yang baik.
"Saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis," tegasnya.
Menurut Prabowo, perekonomian Indonesia perlu dibangun dengan konsep Indonesia Incorporated atau perekonomian yang berlandaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
Prabowo menyebut pihak yang kuat harus ikut menarik dan membantu pihak yang lemah, sementara kelompok yang lemah dapat berhimpun melalui usaha bersama seperti koperasi.
Prabowo mengatakan sistem ekonomi yang cocok bagi Indonesia adalah ekonomi jalan tengah yang mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme.
"Kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan," ucap Prabowo. (ANT/RHU)
