Prabowo Tuding Pemerintah Gagal Kelola Kekayaan Alam, Pendapatan Negara Tertinggal dari Malaysia dan Filipina

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan rendahnya pendapatan negara di tengah besarnya kekayaan alam Indonesia.

Prabowo menyebut Indonesia memiliki komoditas strategis bernilai tinggi. Di antaranya batu bara, nikel, tembaga, sawit, logam tanah jarang, dan kekayaan laut.

Ia mengatakan pasar domestik Indonesia juga sangat besar. Bonus demografi dinilai dapat menopang konsumsi nasional.

“Pasar kita bisa sebesar Eropa dan sungguh sumber daya alam kita melimpah,” kata Prabowo saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR, Jakarta, Rabu, (20/5/2026)

Prabowo memaparkan Indonesia menjadi pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspornya mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun pada 2025.

Indonesia juga menjadi pengekspor batu bara terbesar di dunia. Nilai devisa ekspornya mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp510 triliun pada 2025.

Selain itu, Indonesia menjadi pengekspor ferro alloys terbesar di dunia. Nilai devisa ekspornya mencapai 16 miliar dolar AS atau sekitar Rp272 triliun pada 2025.

“Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar Amerika, setara dengan Rp1.100 triliun per tahun,” ujar Prabowo.

Namun, Prabowo menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto.

Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 11 sampai 12 persen.

Angka itu lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Meksiko, India, Filipina, Kamboja, dan Malaysia.

Prabowo menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan introspeksi dalam pengelolaan ekonomi nasional.

“Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita,” kata Prabowo.

Ia mempertanyakan mengapa pendapatan negara Indonesia belum setara dengan negara berkembang lain.

“Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang menyebabkan kita tidak mampu?” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung rasio belanja negara terhadap produk domestik bruto.

Menurut dia, rasio belanja negara Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara anggota G20.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.

Rapat tersebut menjadi forum awal pembahasan arah kebijakan fiskal dan ekonomi makro untuk APBN 2027. (/ANTRHU)