Jakarta, AFU.ID - Kinerja neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS pada Mei 2026, mengakhiri catatan surplus beruntun selama 72 bulan sejak Mei 2020. Merespons hal itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan agar ada perubahan struktur ekspor.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan kuncinya bukan hanya menaikkan volume ekspor, tetapi mengubah struktur ekspor dari berbasis komoditas mentah menjadi berbasis nilai tambah industri.
"Kalau tidak, setiap kali harga komoditas turun atau impor energi melonjak, neraca perdagangan Indonesia akan kembali rapuh,” kata Rizal di Jakarta, Minggu (5/7/2026).
Rizal berpendapat defisit neraca perdagangan menjadi sinyal bahwa ekspor Indonesia masih rentan terhadap pelemahan harga komoditas dan kenaikan impor. Komoditas potensial ke depan disebut tetap harus bertumpu pada nonmigas karena kontribusinya mencapai 110,19 miliar dolar AS atau 95,5 persen dari total ekspor Januari–Mei 2026.
Namun, Rizal menggarisbawahi, fokus ekspor perlu bergeser dari batu bara dan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Ekspor perlu didorong melalui produk bernilai tambah seperti hilirisasi nikel, besi-baja, turunan sawit, kimia dasar berbasis pertanian, aluminium semi-finished, perikanan, kopi, kakao, rempah, furnitur, tekstil teknis, alas kaki, otomotif, dan komponen elektronik.
“BPS juga mencatat kenaikan ekspor nonmigas Januari–Mei 2026 terutama didorong industri pengolahan, termasuk olahan nikel, minyak kelapa sawit, kimia dasar organik berbasis pertanian, kimia anorganik, dan semi aluminium,” tambahnya.
Di sisi lain, strategi pasar ekspor Indonesia dinilai perlu diperluas dari pasar tradisional menuju Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan intra-ASEAN.
Rizal menuturkan tujuan ekspor nonmigas Indonesia saat ini masih terkonsentrasi pada China, Jepang, dan Australia, sehingga rentan jika ada perlambatan permintaan atau gangguan geopolitik di kawasan utama.
“Pemerintah perlu memperkuat diplomasi dagang, percepatan PTA/FTA, pembiayaan ekspor, standardisasi ESG dan traceability, serta agregasi UMKM ekspor agar produk Indonesia bisa masuk ke rantai pasok baru yang sedang terbentuk akibat fragmentasi global,” ujar Rizal. (EER)
