JAKARTA, AFU.ID - Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Agustus 2026 kembali menguat di jagat media sosial. Di tengah bergulirnya isu tersebut, sosok pengusaha muda sekaligus pakar industri pertahanan, Norman Joesoef, santer disebut-sebut bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Kabar ini mencuat seiring dengan manuver diplomasi pertahanan yang gencar dilakukan pemerintah. Norman, yang dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO Republikorp—perusahaan swasta nasional di bidang teknologi strategis dan alutsista—dinilai sebagai figur teknokrat muda yang dapat mempercepat agenda kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Rekam jejak Norman di sektor alutsista mulai menjadi perhatian publik saat Republikorp menjalin kerja sama pengadaan rudal permukaan ke permukaan Cakir dan rudal pertahanan udara Sungur dengan mitra asal Turki pada 26 Agustus 2024, yang disaksikan langsung oleh Prabowo Subianto. Kedekatannya dengan lingkaran diplomasi pertahanan kian terlihat saat ia hadir dalam berbagai ajang strategis, seperti pameran kapal rudal siluman di Indo Defence 2025, mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan ke Prancis pada 28 Mei 2026 saat bertemu Presiden Emmanuel Macron, hingga diperkenalkan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi pada 8 Juli 2026.
Meski demikian, rekam jejak industri yang digeluti Norman tak lepas dari dinamika kritikan publik. Pada pertengahan 2023, Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) sempat melayangkan surat konfirmasi terkait dugaan penggunaan komponen 7 pucuk senjata SS2 V4 buatan PT Pindad untuk membuat prototipe senjata serbu IFAR 22 kaliber 5,56 mm yang diproduksi PT Republik Armamen Industri (RAI).
"Setidaknya sejak 3 November 2022 dari berita media nasional yang secara luas sudah menjadi pengetahuan umum, disebutkan bahwa PT Republik Armamen Industri sudah berhasil memproduksi jenis senjata serbu prototipe IFAR 22 kaliber 5,56 mm di dalam negeri," ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, ketika mengkritisi kelengkapan perizinan dan asal-usul komponen prototipe senjata tersebut saat dipamerkan pada 2023.
Di sisi lain, munculnya nama Norman di bursa calon Wamenhan memetik gelombang dukungan positif dari kalangan akademisi. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pertahanan RI, Prof. Banyu Perwita, menilai kombinasi antara latar belakang sipil, pengalaman teknis di industri alutsista, serta usia yang muda menjadi nilai tambah berharga bagi Kementerian Pertahanan.
"Sebagai seorang sipil yang sangat memahami dan bahkan melakukan sendiri proses industri pertahanan, sosok Norman adalah sosok yang tepat. Ditambah lagi dengan usia yang relatif masih sangat muda, Indonesia membutuhkan sosok Wamenhan yang dapat bergerak dengan cepat namun sistematis," ujar Banyu dalam siaran tertulisnya pada Jumat (7/8/2026).
Menanggapi rumor yang makin berembus kencang di publik, Komisi I DPR RI meminta masyarakat untuk menanti keputusan resmi dari Istana Kepresidenan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa perombakan susunan kabinet sepenuhnya merupakan wewenang mutlak Kepala Negara.
"Penentuan susunan kabinet, termasuk apabila terdapat pengisian jabatan Wakil Menteri Pertahanan, merupakan hak prerogatif Presiden yang tentu harus dihormati," ucap Dave kepada wartawan pada Jumat (7/8/2026). "Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi yang dapat dijadikan rujukan. Karena itu, menurut saya, publik sebaiknya menunggu penyampaian resmi dari Presiden agar tidak berkembang spekulasi."
Dave menambahkan, sektor pertahanan membutuhkan figur profesional yang memiliki integritas dan pemahaman mendalam atas dinamika tantangan global. "Bagi saya, yang paling penting bukan semata-mata siapa yang mengisi jabatan tersebut, melainkan bagaimana pejabat yang nantinya diberikan amanah mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat modernisasi alutsista, mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, serta membangun sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan," tandasnya.
Hingga kini, pihak Istana Kepresidenan belum menerbitkan konfirmasi resmi terkait kepastian pengisian posisi Wamenhan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat memberi sinyal bahwa prioritas utama jika dilakukan reshuffle adalah mengisi kekosongan jabatan di sejumlah kementerian, seperti posisi Wamentan serta Wamen Imipas. (MAR)
