JAKARTA, AFU.ID – Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan sebanyak 63 persen responden menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hanya 26 persen responden yang menyatakan puas atau sangat puas. Adapun 11 persen lainnya tidak menjawab atau tidak mengetahui. Meski tingkat kepuasannya rendah, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program MBG justru cukup tinggi. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan 77 persen responden mengetahui keberadaan program tersebut, dalam keterangan yang diakses Afu.id di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Dari jumlah itu, sebanyak 22 persen merupakan penerima langsung MBG, 41 persen mengetahui program tersebut tetapi bukan penerima, sedangkan 14 persen mengetahui karena melihat pihak lain menerima MBG. "Publik itu senang dengan adanya program MBG, tetapi publik tidak senang dengan cara mengelolanya," kata Dedi. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara penerimaan masyarakat terhadap tujuan program dan penilaian terhadap pelaksanaannya. Masyarakat pada dasarnya menerima gagasan pemerintah menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi penilaian berubah ketika yang dievaluasi adalah implementasi program di lapangan.
Salah satu persoalan yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat adalah kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN). Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Persoalan tersebut juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Survei Puspoll Indonesia menunjukkan 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa program MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.
Selain tata kelola, kualitas makanan juga menjadi sorotan. Di antara responden IPO yang menerima MBG, sebanyak 35 persen menilai menu yang diberikan belum memenuhi standar gizi. Kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG juga terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Network for Education Watch, sedikitnya 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan MBG hingga April 2026.
Presiden Prabowo juga pernah melakukan penghentian sementara terhadap lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah. Kritik lain berkaitan dengan penggunaan anggaran. Dalam survei IPO, sebanyak 7,7 persen responden menilai program MBG sebagai pemborosan.
Survei IPO dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di berbagai provinsi. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±2,9 persen. Prabowo sebelumnya merespons kritik tersebut dengan menegaskan bahwa program MBG merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap anak-anak Indonesia. "Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia dan dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, tidak ada yang komentar," kata Prabowo. (EER)
