JAKARTA, AFU.ID — Layanan Klinik hewan keliling rawan mengalami gangguan akibat lonjakan antrian warga di permukiman padat. Keterbatasan sarana medis berisiko memicu keterlambatan penanganan penyakit menular zoonosis.
Melansir website Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta, Minggu (12/7/2026), penyediaan fasilitas pengecekan kesehatan veteriner gratis mulai disebarkan ke berbagai wilayah kota administrasi. Agenda pemantauan berkala terhadap pelayanan kesehatan hewan itu berlangsung di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mustika, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026) lalu.
Penetapan tarif retribusi yang terjangkau bagi pemilik hewan peliharaan diwajibkan mengikuti aturan hukum demi menjaga transparansi anggaran. Pemprov DKI Jakarta menuntut standardisasi mutu pelayanan medis keliling agar dapat terakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat bawah.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh layanan diberikan dengan tarif retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan hewan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau,” ungkap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Sementara itu, pengadaan lima unit armada khusus yang dioperasikan oleh para dokter hewan terlatih diharapkan mampu mempercepat cakupan sterilisasi berkala. Penambahan kuota tindakan bedah minor dan uji laboratorium mandiri ditargetkan dapat mempertahankan status daerah yang bersih dari penyebaran virus rabies.
Di sisi lain, kemudahan akses pendaftaran di lapangan memicu respons positif dari para pemilik hewan peliharaan di lingkungan perkampungan. Warga mengharapkan frekuensi kunjungan tim medis veteriner keliling lebih ditingkatkan guna memotong rantai over populasi kucing liar.
Faktor kedekatan jarak lokasi penanganan dengan rumah tinggal menjadi alasan utama masyarakat perkotaan enggan mendatangi rumah sakit hewan swasta daripada memanfaatkan Klinik hewan keliling. Minimnya alokasi anggaran pribadi memaksa warga miskin menggantungkan harapan penuh pada program jemput bola milik pemerintah kota.
“Bagus layanannya. Cepat dan mudah, mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan. Sangat bermanfaat bagi warga. Ini juga gratis. Lebih dekat dari rumah dan gratis, kalau ke dokter hewan kan harus bayar,” tutur salah seorang warga, yakni Lestari.
Bagaimanapun juga, keberlanjutan penyediaan obat-obatan serta bahan habis pakai laboratorium memerlukan pengawasan ketat dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta (DKPKP DKI Jakarta). Kelalaian pengawasan logistik medis berisiko menurunkan standar profesionalisme paramedik veteriner di lapangan.
Pada dasarnya, efektivitas penekanan laju zoonosis di ibu kota sangat bergantung pada konsistensi penambahan anggaran operasional armada keliling setiap tahun anggaran. Tanpa adanya jaminan pemerataan jadwal kunjungan ke wilayah kumuh, penyediaan fasilitas kesehatan publik ini hanya akan menjadi program seremonial tanpa mampu mewujudkan keadilan ekologis yang ramah hewan secara menyeluruh. (ADR)
