Orator Massa Aksi Demo Jakarta Ancam ‘Nepalkan Indonesia’

JAKARTA, AFU.ID — Seorang orator perwakilan massa dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melontarkan ancaman keras dalam demonstrasi yang digelar di Jakarta, Jumat (12/6/2025). Di hadapan aparat kepolisian dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) ia meneriakkan narasi "Nepalkan Indonesia".

Diketahui, seruan "Nepalkan Indonesia" merujuk pada narasi yang sebelumnya viral di media sosial, yang mengaitkan gelombang aksi massa di Indonesia dengan kerusuhan politik Nepal pada September 2025 yang digerakkan anak-anak muda generasi Z (Gen-Z). Pergolakan di Nepal kala itu diwarnai demonstrasi besar-besaran yang berhasil memaksa perubahan struktural dalam pemerintahan negara tersebut.

Seruan itu sekaligus peringatan untuk pemerintah agar tidak mengabaikan aspirasi yang dibawa ke jalan. "Kalau pemerintah tidak dengar rakyatnya, kami bisa Nepalkan Indonesia," teriak orator tersebut di hadapan massa yang memadati kawasan aksi.

Lebih lanjut, dalam orasinya, orator yang namanya belum sempat diketahui tersebut juga menyampaikan 4 tuntutan lain untuk Prabowo. Pertama, ia menuntut penurunan harga BBM dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Orator itu menyebut potensi krisis stok energi akibat maraknya tambang ilegal yang dikuasai jaringan mafia. Kedua, ia meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Merah Putih (KMP), serta berbagai program lain yang dinilai justru menyusahkan rakyat.

Orator tersebut juga menyasar BUMN, pemerintah, DPR, hingga praktik dinasti politik. "Pertanyaan mendasarnya: di mana kepedulian pemerintah kepada rakyatnya? Yang ada hanya keberpihakan kepada oligarki," ujarnya. Ketiga, ia mempertanyakan realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Orator tersebut menuding janji itu hanya menguntungkan aparat, oligarki, dan lingkaran kekuasaan. Ia juga menyinggung nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai simbol penunjukan pejabat yang tidak tepat sasaran. “Masih banyak orang pintar lain yang bisa menjadi Sekretaris Kabinet (seskab),” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga mengecam keras kehadiran polisi yang dinilai menghalang-halangi mahasiswa berdemonstrasi. "Mahasiswa tidak punya kepentingan politik apa pun. Kami hadir untuk masyarakat Indonesia. Kenapa dihalangi?" tegasnya.

Orator itu menuding aparat dieksploitasi oleh perwira tinggi untuk melindungi kepentingan perjudian online dan narkotika, sembari menolak rencana militer dan polisi menduduki jabatan-jabatan sipil. Lebih jauh, tuntutan keempat, ia menuntut reformasi politik dan birokrasi secara menyeluruh.

Salah satu poin paling vokal dalam tuntutan keempat tersebut adalah perubahan gaji anggota DPR. Menurutnya, gaji anggota DPR termasuk take home pay, perlu disetarakan dengan Upah Minimum Regional (UMR). "Dengan UMR yang ada sekarang, 20 tahun lagi kita tidak akan setara dengan rakyat Australia. Artinya, mereka di atas sana tidak hidup seperti rakyat yang mereka wakili," pungkas orator tersebut. (NAD)