Akses RSUP Jayapura Diblokir, Layanan Kesehatan Publik di Papua Terganggu

JAKARTA, AFU.ID — Layanan kesehatan publik di wilayah konflik agraria sering kali tersandera sengketa kepemilikan aset antara masyarakat dengan pemerintah. Hambatan mobilitas di area fasilitas medis darurat itu berpotensi besar mengancam keselamatan jiwa pasien secara masif.

Melansir website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Minggu (21/6/2026), potensi kelumpuhan medis terdeteksi pascaaksi pemalangan atau pemblokiran adat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura. Pemicu aksi penutupan gerbang utama oleh masyarakat setempat itu adalah ketidakjelasan status hukum kepemilikan tanah ulayat.

Penutupan akses infrastruktur terhadap fasilitas vital berisiko tinggi memotong hak konstitusional warga sipil dalam mendapatkan penanganan medis darurat. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Azhar Jaya, mendesak penghentian aksi pemalangan sepihak tersebut demi menegakkan prinsip kemanusiaan.

“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” ungkapnya.

Azhar Jaya menyampaikan, Kemenkes RI sangat mengkhawatirkan eskalasi massa dapat memicu kerusakan fatal pada fasilitas kesehatan. Apalagi, keterlambatan evakuasi medis pada ruang kritis berpotensi meningkatkan angka mortalitas pasien secara mendadak. Alhasil, Ia meminta para pengunjuk rasa mengalihkan penyampaian aspirasi tuntutan melalui koridor hukum nonfisik yang berlaku.

“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog, keselamatan pasien adalah prioritas utama. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup,” tuturnya.

Akibat pintu utama terblokade sejak Rabu (17/6/2026), aktivitas medis dialihkan menuju gerbang darurat sekunder. Selain itu, Manajemen RSUP Jayapura menyiagakan puluhan tenaga medis cadangan guna mengamankan perawatan intensif.

Laporan harian mencatat sebanyak 2 pasien darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD), 33 pasien rawat inap, dan 6 pasien ruang intensif tetap tertangani. Pengondisian operasional itu melibatkan koordinasi ketat bersama Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura dan Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura.

Penyelesaian sengketa lahan fasilitas umum membutuhkan mediasi komprehensif antara kementerian terkait, pihak rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen), dan perwakilan adat. Pembiaran konflik kepemilikan aset publik berisiko mencederai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Papua.

Kegagalan mitigasi sengketa agraria terhadap fasilitas medis mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap infrastruktur strategis nasional. Ke depan, pemerintah wajib menuntaskan sertifikasi lahan fasilitas publik sejak awal pembangunan agar gejolak sosial tak mengorbankan keselamatan nyawa pasien. (ADR)