Tuding Jokowi Rusak Polri dari Dalam, Amien Rais: Ini Warisan Masalah Terberat bagi Prabowo

JAKARTA, AFU.ID - Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menyebut institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dirusak dari dalam selama era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kondisi ini dinilai menjadi warisan masalah paling berat yang harus ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Amien, di era Jokowi terjadi pembiaran yang berujung pada runtuhnya moralitas dan mentalitas penegak hukum secara internal.

"Polri telah dirusak Jokowi dari dalam. Contoh paling telak adalah pembiaran atas penghancuran moralitas dan mentalitas kepolisian Indonesia," ujar Amien dikutip AFU ID melalui kanal YouTube pribadinya, Kamis (21/5/2026).

Dampak dari pembiaran internal tersebut, lanjut Amien, memicu munculnya fenomena sindikat kriminal seperti Konsorsium 303 yang berada di bawah payung mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Jaringan ini bergerak di bidang perjudian, prostitusi, peredaran miras, hingga pertambangan ilegal.

Amien mempertanyakan sikap diam otoritas hukum dan para jenderal polisi saat itu yang terkesan menutup mata terhadap kejahatan yang terjadi di dalam tubuh institusi sendiri.

Ia menyoroti penegakan hukum yang dinilai tebang pilih, di mana penyidikan kepolisian saat itu sengaja dibatasi hanya pada kasus pembunuhan Brigadir J, tanpa menyentuh gurita bisnis ilegalnya.

"Sebab kalau dibongkar, pasti akan ada puluhan anggota kepolisian berpangkat yang terlibat, sehingga citra polisi bisa babak belur," tegasnya.

Merespons rusaknya citra institusi, Presiden Prabowo sebenarnya telah mengambil langkah formal dengan membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie. Komisi tersebut bahkan telah menyerahkan laporan cetak biru sebanyak 10 buku.

Namun, Amien mengkritik target waktu pelaksanaan rekomendasi komisi tersebut yang dijadwalkan baru rampung pada tahun 2029, bertepatan dengan akhir masa jabatan kepresidenan Prabowo.

Target waktu yang dinilai terlalu lama tersebut dianggap sarat kompromi dan mengaburkan urgensi pembenahan.

"Rekomendasi yang pasti hebat itu baru akan selesai besok pada tahun 2029, persis tahun kepresidenan Pak Prabowo berakhir. Ini ma'anah bin ajaib," kata Amien. (FAD)