RS Jiwa di Seluruh Papua Ternyata Tidak Layak, Puncak Gunung Es?

Jakarta, AFU.ID — Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyoroti keterbatasan fasilitas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura di Jayapura, Papua, karena belum memenuhi standar sehingga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespon hal tersebut.

“Rumah sakit jiwa di Papua menangani berbagai kasus, mulai dari gangguan jiwa, korban kekerasan, HIV/AIDS dan narkotika, tetapi fasilitasnya tidak memadai,” kata Filep melalui keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Selain keterbatasan fasilitas,  rumah sakit jiwa tersebut juga mengalami keterbatasan sarana dasar seperti oksigen yang masih sangat minim.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, terlebih dengan beban pelayanan yang sangat tinggi karena satu rumah sakit jiwa harus melayani rujukan dari berbagai daerah di lima provinsi.

“Satu Tanah Papua itu hanya ada satu rumah sakit jiwa yaitu RSJ Abepura di Jayapura, Provinsi Papua. Bisa dibayangkan harus menerima rujukan dari lima provinsi lainnya,” ucap Filep.

Selain keterbatasan sarana, Filep juga menyebut sebagian besar kondisi bangunan RSJ Abepura sudah tidak layak digunakan dan berpotensi melanggar hak asasi pasien karena merupakan peninggalan dari era kolonial Belanda.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah melalui pemanfaatan rumah sakit lain yang telah dibangun namun belum dioptimalkan untuk dialihkan menjadi rumah sakit kesehatan mental dan jiwa.

“Di Papua ada sekitar 20 rumah sakit yang dibangun pemerintah. Jika ada yang belum dimanfaatkan, bisa dialihkan untuk rumah sakit jiwa karena saat ini sangat dibutuhkan,” ujar senator asal Papua Barat ini.

Menurut dia, Kementerian Kesehatan dapat berfokus pada pembangunan fasilitas dan penyediaan sarana prasarana, sementara pemerintah daerah menyiapkan dukungan lahan serta kebutuhan operasional lainnya dalam menjawab kebutuhan pasien.

Penguatan sinergisitas serta kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Tanah Papua, khususnya pemenuhan akses pelayanan kesehatan mental dan jiwa bagi masyarakat.

(ANT/RAI)