JAKARTA, AFU.ID - Kepolisian Republik Indonesia menggandeng pihak otoritas keamanan Arab Saudi Presidency of State Security (PSS) demi meningkatkan perlindungan keamanan jemaah haji, dan mencegah keberangkatan non prosedural. Dalam kerangka itu, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo telah mengadakan pertemuan dengan Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid.
Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (23/5/2026) dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan koordinasi terkait perlindungan warga negara, pertukaran informasi, serta percepatan penanganan persoalan yang berpotensi dihadapi jamaah Indonesia selama berada di Arab Saudi.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi upaya penguatan sinergi perlindungan jamaah sejak sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
“Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperkuat pengawasan di dalam negeri untuk mencegah keberangkatan nonprosedural dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat agar perlindungan terhadap jamaah Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh,” ucapnya.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, membutuhkan kolaborasi yang kuat agar setiap warga negara memperoleh kepastian, keamanan, dan perlindungan selama menjalankan ibadah.
Oleh karena itu, penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik haji nonprosedural di dalam negeri sekaligus meningkatkan koordinasi internasional sebagai bagian dari komitmen menghadirkan perlindungan maksimal bagi jamaah haji Indonesia.
Adapun Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Polri hingga saat ini telah menangani 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI), dengan 13 tersangka, jumlah korban mencapai 320 orang, serta total kerugian masyarakat sebesar Rp10,025 miliar.
Selain itu, Satgas Haji Polri juga telah melakukan pencegahan keberangkatan 32 WNI calon jamaah haji nonprosedural sebagai langkah perlindungan agar masyarakat tidak menjadi korban praktik keberangkatan ilegal.
Total kuota jamaah haji Indonesia tahun 2026/1447 H ditetapkan sebanyak 221.000 jamaah dengan rincian 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus.
Provinsi dengan kuota terbesar adalah pertama, Jawa Timur sebanyak 42.409 jamaah, lalu Jawa Tengah (34.122 jamaah) dan ketiga Jawa Barat (29.643 jamaah).
(ANT/MAR)
