Jakarta, AFU.ID - Sikap politik PDIP terus menuai tanggapan dari beberapa partai politik pendukung pemerintah, salah satunya dari partai Golkar. Partai beringin ini menyebut setiap partai punya hak untuk bersikap, namun ketegasan sikap itu diperlukan agar tidak terjadi bias.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan ada konsekuensi yang layak dipertimbangkan jika PDIP ingin masuk ke dalam koalisi pemerintahan saat ini. Menurutnya, sudah tidak ada momentum lagi bagi partai berlambang banteng tersebut untuk bergabung.
"Lebih baik tidak usah masuk, tidak momentumnya lagi untuk masuk. Kalau berubah ini mereka main-main, kita ini main-main semua. Udah satu setengah jalan," tegas Doli, kepada AFU ID di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Doli menjelaskan bahwa PDIP telah berkali-kali menyatakan di semua level, bahkan di kongres, bahwa mereka berada di luar pemerintahan. Sikap itu dinilainya sudah jelas dan seharusnya dipertahankan.
"Menurut saya itu clear," ujarnya. "Harusnya memang sikap PDIP itu clear saja, kalau ada di luar pemerintahan, kalau ada kebijakan yang bagus ya didukung. Kalau tidak tepat ya tidak tepat."
Mengenai istilah "penyeimbang" yang diusung PDIP, Doli mengungkapkan bahwa konsep ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Akbar Tanjung saat Partai Golkar berada di posisi serupa. Namun, ia mengakui bahwa fungsi penyeimbang menjadi hilang ketika ada wakil presiden dari partai yang bersangkutan. "Apa yang mau diseimbangkan?" tanya Doli retoris.
Terkait hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Doli menilai hal itu tidak masalah. "Dalam konteks bersatu dalam melawan apapun. Di luar maupun di dalam semuanya untuk kepentingan negara dan Indonesia," jelasnya.
Doli juga menyoroti pentingnya mekanisme otokritik, baik dari dalam maupun luar pemerintahan. "Kita melihat ada program yang kira-kira kalau diterusin lebih besar mudaratnya, kita nggak bicara ke luar, kita sampaikan di dalam, bagi koalisi. Ini cara koalisi menyampaikan kritik."
Sorotan Doli yang paling tajam adalah mengenai peran Ketua DPR Puan Maharani. Ia mempertanyakan mengapa Ketua DPR dari PDIP ini jarang terlihat dan posisinya kurang jelas. "Dibilang tidak aktif ada, tapi yang sering komunikasi ke mana-mana kan wakilnya. Itu kan simbolnya, karena dia pemenang pemilu," ujarnya.
Doli menilai diamnya ketua DPR bisa dimaknai dalam dua cara, "dalam posisi menegaskan di luar pemerintahan, atau dikategori membiaskan." Ia mendorong PDIP untuk menegaskan sikap dan memfungsikan kelompoknya di DPR sebagai kelompok yang kritis.
"Yang tidak boleh adalah, pandangan publik itu ditunggangi untuk mengganggu pemerintahan," tegas Doli. Ia mengingatkan bahwa konsolidasi yang lebih maju diperlukan, dan jika masih bisa didialogkan, sebaiknya dilakukan. "Atas nama rakyat, malah merugikan rakyat. Ini soal APBN," pungkasnya. (EER)
