Jakarta, AFU.ID — Direktur Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai, pemerintah perlu mengevaluasi sekaligus menyiapkan strategi untuk menghadapi potensi lonjakan harga minyak dunia.
Hal ini menyusul gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, pada Minggu lalu (12/4).
“Niat menahan harga BBM (subsidi) patut diapresiasi, namun sekarang kita perlu antisipasi faktor harga karena sejak awal krisis terjadi perbedaan besar antara harga minyak di pasar fisik Timur Tengah dan harga yang beredar,” ujar Putra kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Maksudnya, sejak awal konflik hingga saat ini masih terdapat selisih antara harga di pasar fisik Timur Tengah dan harga acuan yang beredar, sehingga harga minyak dunia masih berpotensi terus meningkat.
Selisih tersebut, lanjutnya, dipengaruhi oleh pergerakan kapal pengangkut minyak dari Timur Tengah yang masih dalam perjalanan, sehingga dampak harga terbaru belum sepenuhnya tercermin di pasar.
"Harga referensi minyak seperti Brent tampak masih belum menginternalisasi perubahan karena masih ada jeda-jeda waktu dari kapal-kapal yang masih berlayar di awal Maret," tuturnya.
Putra menambahkan, sejumlah negara telah mulai menyesuaikan harga BBM secara bertahap. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi postur anggaran energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Negara lain perlahan berusaha menyesuaikan harga secara bertahap, sehingga pemerintah perlu terus evaluasi mengenai kemampuan APBN dan berhati-hati tidak memindahkan beban ke Pertamina,” jelas Putra.
Ia memproyeksikan, apabila konflik tidak kunjung mereda, harga minyak dunia berpotensi menembus kisaran 110 - 120 dolar AS per barel.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini, meskipun harga minyak dunia meningkat akibat eskalasi konflik geopolitik.
Namun, ia menegaskan pemerintah tidak dapat memprediksi maupun memberikan jaminan terhadap dinamika harga BBM non-subsidi karena tidak termasuk dalam skema pengendalian harga pemerintah.
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin lalu (6/4).
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi serta menghitung ketahanan APBN dalam berbagai skenario harga minyak, baik di level 80 dolar AS maupun 100 dolar AS per barel. (ANT/RHA)
