JAKARTA, AFU.ID - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan pendaftaran Seleksi Sekolah Kedinasan 2026 mulai dibuka pada Selasa (18/8/2026). Kepastian ini mengakhiri penantian calon peserta setelah sebelumnya jadwal pendaftaran belum diumumkan secara resmi hingga akhir Juli. Tahun ini, sembilan kementerian dan lembaga ditetapkan sebagai penyelenggara seleksi sekolah kedinasan.
Sembilan penyelenggara tersebut terdiri dari Kementerian Keuangan melalui PKN STAN, Kementerian Dalam Negeri melalui IPDN, serta sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Seleksi juga dibuka oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Poltekimipas serta Kementerian Hukum melalui Politeknik Pengayoman Indonesia. Lima penyelenggara lainnya adalah BPS melalui Politeknik Statistika STIS, BIN melalui STIN, BSSN melalui Poltek SSN, serta BMKG melalui STMKG.
Pembukaan tahun ini berlangsung lebih lambat dibanding seleksi 2025 yang pendaftarannya dimulai pada 29 Juni dan ditutup 18 Juli. Pada Juli 2026, BKN baru mengumumkan sembilan instansi penyelenggara sekaligus meminta calon peserta menunggu jadwal resmi pendaftaran. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2026 sebagai dasar baru penerimaan peserta didik sekolah kedinasan.
Aturan tersebut berlaku sejak 15 Juli 2026 dan menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2021. Seleksi dibagi menjadi tujuh tahapan, yakni pengumuman penerimaan, pendaftaran, seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), seleksi lanjutan, penentuan kelulusan akhir, dan pengumuman hasil akhir. SKD menjadi salah satu tahapan utama sebelum peserta mengikuti seleksi lanjutan yang ketentuannya dapat berbeda di masing-masing sekolah kedinasan.
Seleksi sekolah kedinasan menjadi salah satu jalur pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus yang dibutuhkan dalam birokrasi. BKN sebelumnya menjelaskan bahwa penerimaan sekolah kedinasan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan PNS pada bidang tertentu, mulai dari keuangan negara, statistik, kepamongprajaan, keamanan siber, intelijen, meteorologi, hingga transportasi. Karena itu, kebutuhan peserta didik ditetapkan berdasarkan kebutuhan aparatur pada kementerian atau lembaga penyelenggara.
Persaingan masuk sekolah kedinasan juga tergolong tinggi. Data BKN mencatat seleksi 2025 diikuti 151.049 pendaftar untuk 3.252 formasi atau dengan rasio sekitar satu kursi untuk 46 pelamar. Tingkat keterisian formasi pada seleksi tahun lalu mencapai 92,4 persen.
BKN mengingatkan calon peserta agar menggunakan kanal resmi pemerintah selama proses pendaftaran dan tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan. Seluruh proses rekrutmen yang dikelola BKN menggunakan sistem terintegrasi, termasuk pelaksanaan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT), sehingga hasil ujian dapat dipantau secara transparan. “Seluruh pendaftaran ASN hanya dilakukan melalui portal resmi SSCASN yang dikelola BKN, bukan melalui tautan pribadi atau situs tidak dikenal,” kata Kepala BKN Zudan Arif, Rabu (21/1/2026).
Calon peserta juga diminta mencermati pengumuman masing-masing sekolah karena persyaratan dan seleksi lanjutan dapat berbeda antarinstansi. Pada seleksi sebelumnya, BKN meminta pelamar memperhatikan rincian formasi, mekanisme, persyaratan khusus, serta buku petunjuk sebelum menyelesaikan pendaftaran melalui portal sekolah kedinasan. Rincian formasi dan persyaratan Seleksi Sekolah Kedinasan 2026 akan mengacu pada pengumuman resmi masing-masing instansi setelah pendaftaran dibuka.
Pembukaan pendaftaran pada 18 Agustus menjadi perkembangan terbaru setelah jadwal Sekolah Kedinasan 2026 sempat belum diumumkan secara pasti dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Calon peserta dapat menyiapkan dokumen kependudukan dan persyaratan yang ditetapkan sekolah tujuan sambil memantau pembaruan melalui BKN dan portal SSCASN Sekolah Kedinasan. Pemerintah selanjutnya akan menjalankan tahapan seleksi administrasi, SKD, hingga seleksi lanjutan sebelum menetapkan peserta yang dinyatakan lulus. (RHU)
