JAKARTA, AFU.ID - Pakar Intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa mengungkap sisi gelap pengadaan Alutsista. Tak seperti yang dipertontonkan dalam parade Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI di hari jadi, rupanya ada ekosistem bisnis pertahanan yang jarang terlihat oleh publik.
Transaksi triliunan rupiah itu diduga melibatkan banyak pihak, oknum aparat hingga produsen senjata. Sri mengklaim memiliki data dan sumber bahwa praktik rente itu kerap dilakukan pemerintah, perusahaan nasional, konsultan, agen, hingga perantara. "Inilah realitas bisnis Alutsista di negeri ini, jauh dari perkiraan publik bahwa bisnis Alutsista adalah domain pemerintah, atau dilakukan G to G, "kata Sri Radjasa, Selasa (18/7/2026).
Sri menilai, banyaknya peran broker atau percaloan itu kerap mencampuri pengadaan alutsista. "Peran broker Alutsista (middlemen) sangat sentralistik, untuk menentukan peralatan militer yang mana harus dibeli, dari perusahaan mana dan berapa nilai kontraknya," tambahnya.
Sayangnya, banyak pihak yang terlibat itu bukan insinyur ahli senjata, bukan militer yang berpengalaman terlibat dalam operasi militer. Tapi, oknum-oknum yang mengincar keuntungan APBN dengan nilai fantastis. Mereka adalah parasit dalam sistem pertahanan negara yang di benaknya hanya tersimpan memori sikat uang negara, soal pertahanan negara urusan belakangan.
Sri Radjasa mengungkapkan bagaimana sekelompok warga sipil yang dibantu para purnawirawan, memonopoli proyek pembelian Alutsista bernilai triliunan Rupiah. Modus yang mereka lakukan adalah kejahatan terorganisasi yang berlindung di balik narasi “rahasia negara” dan “nilai patriotisme”. "Langkah awal para 'calo' Alutsista melakukan operasi pra-tender. Oleh karenanya proses tender dan kebutuhan yang akan dibeli, merupakan desain yang disiapkan para calo," katanya.
Sri menduga, oknum itu kerap me-lobby secara intens dengan perwira militer di markas besar TNI. "Target para calo adalah memastikan dokumen spesifikasi teknik (Spektek) sesuai dengan desain yang telah mereka siapkan," katanya.
Spektek akan berisi keharusan membeli jenis Alutsista dan pabrik yang ditentukan calo. Hasil tender nantinya sudah bisa ditebak, hanya akan ada satu produk milik broker yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi.
Sri mengaku miris sekaligus heran, mengapa Kementerian Pertahanan tidak membeli langsung ke pabrik industri Alutsista? "Padahal jika beli langsung, itu menghemat anggaran negara Sekali lagi para calo satu langkah lebih licik dari pemerintah," tegasnya.
Jauh sebelumnya para calo telah mendatangi pabrik Alutsista di luar negeri, dalam rangka membeli hak ekslusif berupa letter of authorization (surat keagenan tunggal) untuk teritori Indonesia. Ketika para jenderal mengunjungi pabrik Alutsista di luar negeri, dalam rangka membeli langsung, pihak pabrik akan mengatakan, “Mohon maaf sesuai hukum perdagangan internasional, kami sudah memiliki perwakilan resmi di Indonesia, silahkan bertransaksi dengan perwakilan kami”.
"Para calo juga amat cerdas mengeksploitasi budaya “hirarki komando” dalam TNI. Oleh sebab itu hampir semua perusahaan bisnis Alutsista, dipimpin oleh purnawirawan jenderal bintang tiga atau empat sebagai komisaris utama," ungkapnya.
Dugaan Banting Harga
Sri menyatakan dalam penjualan Alutsista tidak dikenal harga eceran tertinggi (HET), oleh karenanya mudah disiasati oleh para calo, dengan menggunakan pendekatan manipulasi psikologis tingkat tinggi. Saat ini AS memberlakukan undang-undang CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), berisi sanksi bagi negara-negara yang ingin membeli Alutsista dari rusia.
Sri menilai CAATSA akan mempersempit ruang gerak percaloan Alutsista. Karena praktik rente percaloan pengadaan alutsista sangat merugikan APBN pertahanan yang fantastis. "CAATSA bagi para calo Alutsista, adalah peluang untuk menaikan setinggi-tingginya harga Alutsista dari Rusia. Para calo akan menawarkan premi siluman dengan harga 300% lebih mahal, dengan dalih ada biaya untuk menyembunyikan transaksi dari radar intelijen AS, agar ekonomi kita tidak dihancurkan oleh sanksi," ucapnya.
Transaksi bisnis Alutsista dengan margin triliunan Rupiah yang dibayarkan dengan US Dollar, tentunya akan membuat alarm sanksi berbunyi. Para calo mensiasati dengan skema imbal beli (barter), negara membayar dengan komoditas seperti minyak CPO atau kopi.
Pada tahapan pembayaran dengan imbal beli, para calo lagi-lagi memainkan kelicikannya untuk menggerogoti uang negara, melalui penilaian harga bahan pokok. Para calo akan menekan harga komoditas bahan pokok semurah mungkin, sehingga pemerintah harus menyiapkan volume bahan pokok jauh lebih besar sebagai alat tukar Alutsista.
Fenomena menggerogoti anggaran dalam pengadaan Alutsista, lanjut Sri, menjadi benalu yang dapat membuat ekonomi negara terpuruk. Sri mengambil contoh saat pembelian Alutsista dimonopoli oleh Republik Korpora Indonesia (RKI) yang dikomandoi Norman Joesoef. Kala kritik soal calo Alutsista, mereka mengklaim, para pemegang tender berdalih soal tingginya harga Alutsista, demi mengamankan embargo ekonomi yang mematikan.
Sri Radjasa menyatakan praktik calo Alutsista selalu berlindung atas dalih semangat patriotisme, demi meningkatkan kekuatan TNI menjaga kedaulatan negara. (FAP)
