JAKARTA, AFU.ID - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa "orang di desa tidak pakai dolar" memicu kritik tajam karena dinilai terlalu menyederhanakan masalah ekonomi global. Ucapan Prabowo soal dolar AS tersebut disampaikan dalam dua kesempatan, yaitu saat peresmian saat meresmikian Museum Marsinah dan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Nganjuk, Jawa Timur Sabtu (16/5/2026)
"Saya yakin sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos... Orang rakyat di desa enggak pake dolar kok," kata Prabowo, saat meresmikan Museum Marsinah.
Pernyataan senada diulangi lagi saat meresmikan Kopdes Merah Putih. "Selama Purbaya (Menteri Keuangan-red) bisa senyum, tenang saja, enggak usah kalian khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa enggak pakai dolar," ujar Prabowo.
Dengan pidatonya tersebut, Prabowo memang seolah ingin menunjukkan, ia tak memliki kekhawatiran tentang kondisi mata uang rupiah yang semakin terpuruk. Saat ini, diketahui, Rupiah terus berfluktuasi terhadap dolar dan sempat menyentuh angka Rp17.600 per dolar AS.
Karena itu, dalam narasi pidatonya, Prabowo menekankan, Indonesia memiliki perekonomian yang kuat serta cadangan pangan dan energi yang berlimpah. Dia menyatakan, Indonesia justru berada dalam posisi yang lebih aman bila dibandingkan dengan negara lain.
"Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kita banyak, banyak yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyatakan resiliensi Indonesia terbukti dari terpenuhinya kebutuhan pupuk di dalam negeri di tengah banyaknya negara yang kesulitan memenuhi kebutuhannya akibat blokade atas Selat Hormuz oleh Iran. Sebaliknya, kata Prabowo, banyak negara yang justru meminta pupuk kepada Indonesia.
"Kita tidak euforia, kita tidak sombong, tapi kita berada sekarang di pihak yang bisa memberi bantuan. Australia minta tolong kita, kita jual ke Australia, 500.000 ton urea ke Australia. Filipina juga minta ke kita, kemudian India minta ke kita, Bangladesh minta ke kita, Brasil minta ke kita. Perintah saya, bantu semua," ujar Prabowo.
Prabowo juga memastikan bahwa kondisi fundamental Indonesia masuk kuat, meskipun pelemahan mata uang rupiah jelas berdampak pada kalangan yang bertransaksi menggunakan dolar. “Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita, percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo
Sayangnya, keyakinan Prabowo ini dinilai tidak berlandaskan kenyataan di lapangan. Dalam forum Sadli Lecture yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, pada awal Mei lalu, beberapa kebijakan makro ekonomi Indonesia mendapatkan sorotan tajam.
Ekonom Mohammad Ikhsan dan Teuku Riefky misalnya, menyoroti angka pertumbuhan ekonomi Kuartal-I 2026 yang sebesar 5,61%. Kedua ekonom tersebut, memperingatkan agar angka ini tidak ditelan mentah-mentah. Para ekonom melihat ada beberapa anomali pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang harus dicermati lebih dalam.
Melalui laporan khusus bertajuk: "Indonesia GDP Growth, First Quarter 2026: Behind the 5.61 Percent Headline", Guru Besar LPEM FEB UI, Prof Mohamad Ikhsan bersama peneliti Teuku Muhammad Riefky Hasan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan sektor manufaktur dengan data sektor energi nasional. Menurut mereka, sektor industri manufaktur yang diklaim tumbuh positif hingga 5,04 persen justru tidak sejalan dengan kontraksi pada sektor listrik, gas, dan air yang tercatat minus 0,99 persen.
Kondisi tersebut dianggap janggal karena sektor manufaktur selama ini sangat bergantung pada pasokan energi untuk menopang aktivitas produksi. Jika sektor energi mengalami pelemahan, maka peningkatan produksi industri dalam skala besar dinilai sulit terjadi secara logis.
“Data sektoral yang muncul memperlihatkan adanya inkonsistensi internal yang perlu dikaji lebih dalam. Pertumbuhan manufaktur yang tinggi tidak selaras dengan kontraksi sektor energi,” tulis laporan tersebut, dikutip Selasa (12/5/2026).
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita juga mengingatkan, capaian tersebut belum tentu mencerminkan penguatan fundamental ekonomi Tanah Air. Pasalnya, secara kuartalan (qtq), ekonomi dalam negeri justru mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen. Hal dinilai menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga momentum pertumbuhan di luar faktor musiman.
Ronny mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini sangat bergantung pada dua pilar utama, yaitu konsumsi rumah tangga dan lonjakan belanja pemerintah. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama perekonomian berhasil tumbuh 5,52 persen yang ditopang oleh momentum Ramadan dan Idulfitri seperti pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) hingga bonus musiman lainnya.
Faktor kedua adalah meningkatnya belanja pemerintah hingga 21,81 persen. Realisasi belanja negara melonjak tajam pada awal tahun melalui strategi percepatan pengeluaran. "Belanja pemerintah mencatat pertumbuhan luar biasa sebesar 21,81 persen, bahkan total belanja negara naik hingga 31,4 persen mencapai Rp815 triliun," katanya seperti dikutip CNN Indonesia,
Para ekonom termasuk analisis dari media seperti The Economist dan lembaga pemikir Lowy Institute juga memperingatkan pemerintah terkait kebijakan yang cenderung populis dan intervensionis. Program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, hingga pembentukan dana abadi (Sovereign Wealth Fund) Danantara, menjadi andalan pemerintah.
Pemerintah juga menerapkan intervensi langsung di berbagai sektor strategis, termasuk menginisiasi hilirisasi sumber daya alam secara ketat dan mewajibkan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Selain itu, pemerintah mengambil langkah regulatif untuk mengatur kesejahteraan pekerja, termasuk sektor ekonomi gig seperti ojek online.
Di satu sisi, kebijakan-kebijakan ini memang ditujukan untuk menggenjot pertumbuhan dan kemandirian ekonomi. Di sisi lain mereka memperingatkan risiko dari pendekatan ini. Ambisi besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mendanai program populis dikhawatirkan dapat membebani ruang fiskal serta menekan anggaran di sektor krusial lainnya
Soal MBG misalnya, para ekonom menghitung, anggaran maksimal hanya Rp8 triliun pertahun dengan target yang sangat ketat yaitu hanya untuk warga yang benar-benar miskin. Rencana pemerintah yang ingin menggelontorkan anggaran hingga Rp300 triliun dinilai sebagai pemborosan ruang fiskal yang sangat berbahaya di tengah kondisi tax ratio Indonesia yang mandek di angka 10–11%.
Kemudian, pemerintah dinilai mulai berani meruntuhkan batasan-batasan aman (guardrails) dalam disiplin makroekonomi demi membiayai janji politik. Sifat intervensionis ini (termasuk pembentukan badan-badan baru seperti superholding Danantara) dinilai memicu fenomena crowding-out, di mana ruang gerak sektor swasta terjepit oleh dominasi negara. Hal inilah yang membuat investor asing langsung mengambil langkah wait and see atau menarik modalnya.
Tak heran jika Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Denni Puspa Purbasari, mengatakan, bahwa kejatuhan Rupiah hingga menembus level terburuknya sepanjang sejarah (di atas Rp17.500 per dolar AS) bukan lagi semata-mata karena faktor eksternal global, melainkan sebuah uji kepercayaan pasar terhadap manajemen ekonomi domestik. Dia menilai, investor semakin sensitif dengan pola komunikasi pemerintah.
Terlebih saat pesan-pesan komunikasi terkait ekonomi tampak inkonsisten dan tak terkoordinasi dengan baik. "Komunikasi yang menciptakan ketidakpastian, Komunikasi yang menimbulkan ketidakpastian, serabutan, atau mengindikasikan lemahnya koordinasi antarlembaga dapat meruntuhkan kepercayaan terhadap manajemen ekonomi Indonesia," ujarnya seperti dikutip Jakarta Globe.
Hal itulah yang tampak belakangan ini seperti isu tax amnesty jilid III, rencana kenaikan tarif royalti (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) untuk komoditas mineral dan batu bara yang akhirnya batal, termasuk isu revisi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang memuat rencana pengetatan sanksi serta insentif yang dinilai maju-mundur oleh pelaku usaha.
Hal-hal inilah yang justru menimbulkan ketidakpercayaan investor. Investor sangat sensitif terhadap pernyataan pejabat negara. Ketika realitas pasar keuangan sedang terguncang hebat tetapi narasi yang keluar dari kepala negara justru mengabaikannya, seperti ucapan "orang desa tidak pakai dolar", investor membaca adanya ketidakpastian arah kebijakan dan kurangnya sense of crisis dari pemerintah.
Karena di lapangan, nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp17.600 per dolar AS mengindikasikan adanya masalah serius pada struktur fundamental ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah rapuhnya fondasi domestik yang terlalu bertumpu pada statistik dan konsumsi semu.
Alih-alih menenangkan pasar, pernyataan Presiden Prabowo justru memvalidasi kekhawatiran pelaku pasar bahwa lingkaran istana kemungkinan memberikan pasokan data yang kurang akurat. Pakar ekonomi Ferry Latuhinin menilai, Prabowo kemungkinan mendapat informasi yang tidak tepat dari lingkungan sekitarnya. "Bapak dibohongin oleh orang-orang bapak," tegasnya, seperti dikutip dari laman IG pengamat politik Hendri Satrio.
MAR
