JAKARTA, AFU.ID – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengakui masih ada persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Pemerintah disebut akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang agar program tersebut lebih tepat sasaran. Hal itu disampaikan Dudung dalam dialog terbuka “Ngopi Bareng Kepala Staf Kepresidenan” bersama mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) di Malang, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026).
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari ketepatan sasaran MBG, kualitas makanan, hingga perlunya keterlibatan kampus dalam pendampingan teknis program. Dudung mengatakan pemerintah menemukan adanya perbedaan kualitas pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. Ia juga mengakui terdapat kasus makanan yang tidak habis dikonsumsi anak-anak.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” kata Dudung. Dudung menjelaskan pemerintah menyiapkan tiga pilar utama dalam penataan ulang MBG. Ketiganya meliputi standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, serta ketepatan sasaran makro.
Pemerintah juga akan memprioritaskan wilayah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi serta daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T. Selain itu, Dudung menyebut pemerintah akan membuka ruang keterlibatan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam pengawasan distribusi logistik serta edukasi gizi di lapangan.
Keterlibatan kampus dinilai penting agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga bisa diawasi dari sisi kualitas, sasaran, dan penerimaan manfaat. Kritik terhadap MBG disampaikan salah satu mahasiswa UB, Farhan Fariz Rizqullah. Ia menilai implementasi MBG belum sepenuhnya presisi di lapangan.
Farhan mengusulkan agar pemerintah melibatkan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis. Usulan itu mencakup pengawasan kualitas makanan, distribusi, hingga edukasi gizi kepada penerima manfaat. Selain MBG, mahasiswa UB juga menyoroti persoalan ketahanan pangan, krisis ekologi, regenerasi petani, hingga arah pembangunan ekonomi berbasis lingkungan.
Menanggapi hal itu, Dudung menyatakan pemerintah terus mendorong orientasi pembangunan ke arah ekonomi restoratif. Menurutnya, pembangunan berbasis lingkungan harus diperkuat agar persoalan ekologis tidak menjadi hambatan bagi ketahanan pangan nasional.
“Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan,” ujarnya. Dudung juga menyatakan hasil diskusi dengan mahasiswa UB akan dilaporkan kepada Presiden. Masukan tersebut akan menjadi bahan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, termasuk evaluasi MBG dan penguatan sektor pangan. (ANT/FAD)
