JAKARTA, AFU.ID – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi mencabut dukungan terhadap Partai Buruh. Salah satu alasan yang disorot adalah sikap Partai Buruh yang dinilai mulai tidak konsisten dalam melawan Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan itu diumumkan dalam acara perpisahan antara serikat buruh dan Partai Buruh di Gedung Pertemuan AJB Bumiputera 1912, Kota Yogyakarta, Minggu (5/7/2026).
Ketua MPBI DIY sekaligus Ketua Exco Partai Buruh DIY, Irsad Ade Irawan, mengatakan seluruh pimpinan serikat buruh yang tergabung dalam MPBI sepakat mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Buruh. Surat pengunduran diri akan dikirimkan kepada pengurus pusat. “Sore ini kami secara resmi menyatakan mencabut dukungan dari Partai Buruh. Sehingga secara resmi kami bukan lagi bagian dari kepengurusan Partai Buruh,” ujar Irsad.
Menurut Irsad, keputusan tersebut merupakan sikap politik organisasi setelah melalui konsolidasi bersama seluruh serikat buruh di bawah naungan MPBI DIY. Ia memastikan keputusan itu tidak diambil karena tekanan pihak luar. “Di internal MPBI dan KSPSI, suara kami sudah satu suara dan solid,” katanya. Irsad menegaskan Partai Buruh semula dibentuk sebagai alat perjuangan politik untuk melawan Undang-Undang Cipta Kerja.
Namun, dalam perkembangannya, ia menilai arah perjuangan partai mulai berubah. “Namun sejauh ini justru terlihat mesra dengan pihak-pihak yang mengunggulkan regulasi tersebut,” kata Irsad. Menurut dia, Partai Buruh seharusnya tetap berada di barisan yang konsisten menolak UU Cipta Kerja. Sebab, regulasi tersebut selama ini menjadi salah satu isu utama yang ditolak gerakan buruh.
“Menurut kami, Partai Buruh seharusnya berada di barisan yang konsisten melawan UU Cipta Kerja,” tuturnya. Selain soal sikap terhadap UU Cipta Kerja, MPBI DIY juga menyoroti pentingnya menjaga independensi gerakan buruh. Irsad mengatakan serikat buruh di Yogyakarta ingin menjaga jarak dari kepentingan politik praktis maupun pemerintah. “Yang paling prinsipil bagi kami adalah serikat buruh di Yogyakarta ingin menjaga independensi dan menjaga jarak dengan pemerintah,” ujarnya.
Irsad menilai hingga kini belum terlihat kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada pekerja. Ia menyinggung penetapan upah yang masih menggunakan formula lama hingga aturan mengenai outsourcing. “Dua kali penetapan upah masih menggunakan formula lama, ditambah adanya PP tentang outsourcing. Sampai hari ini belum ada indikasi regulasi menuju ke arah yang lebih baik,” jelasnya. Dinamika internal Partai Buruh juga menjadi catatan MPBI DIY.
Salah satunya terkait perubahan rencana aksi Hari Buruh Internasional atau May Day yang semula direncanakan berlangsung di Monas, tetapi kemudian dibatalkan. “Itu menjadi catatan tambahan bagi kami bahwa ada dinamika politik internal partai yang harus dievaluasi,” terangnya. Setelah mencabut dukungan, MPBI DIY akan kembali memfokuskan energi pada penguatan organisasi serikat pekerja. Mereka juga akan membangun konsolidasi bersama elemen masyarakat lain untuk memperjuangkan hak-hak buruh.
“Sebagai serikat buruh, kami ingin kembali fokus menguatkan internal organisasi dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat agar terbangun konsolidasi baru yang lebih besar dalam memperjuangkan hak-hak buruh,” tegasnya. Irsad juga memastikan keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap dukungan politik anggota serikat pekerja di DIY. Anggota serikat di bawah naungan MPBI tidak lagi diarahkan untuk memilih Partai Buruh. “Artinya, Partai Buruh akan kehilangan basis dukungan dari KSPSI dan anggotanya di DIY,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Partai Buruh DIY Ferry Muzzani mengakui keputusan Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) meninggalkan Partai Buruh bukan langkah mudah. Menurutnya, masih banyak persoalan perjuangan buruh yang belum selesai. Ferry menyebut persoalan internal sebenarnya sudah muncul sejak Pemilu 2024. Setelah hampir lima tahun bersama, ia mengatakan tidak ada lagi kesepahaman dan kesearahan dalam perjuangan. “Kelihatannya sudah tidak ada lagi kesepahaman dan kesearahan dalam perjuangan,” paparnya.
Ke depan, ORI akan difokuskan sebagai organisasi kemasyarakatan yang memperjuangkan kepentingan buruh, petani, dan nelayan. Ferry menyebut wadah tersebut juga akan digunakan untuk kerja-kerja advokasi, sosial, lingkungan, hingga konsolidasi politik. Ferry mengatakan ORI saat ini dipimpin Andi Gani Nena Wea. Ia membuka kemungkinan organisasi tersebut berkembang menjadi kendaraan politik baru, meski saat ini masih berbentuk organisasi kemasyarakatan. "Apakah nanti bisa menjadi partai politik, kita lihat perkembangan ke depan. Yang jelas, perjuangan politik tidak boleh berhenti,” pungkasnya. (FAD)
