Istana Bocorkan Peluang Ketua Partai Buruh Masuk Kabinet Merah Putih

JAKARTA, AFU.ID - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membocorkan peluang Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal masuk ke Kabinet Merah Putih. Dia menyebut rencana tersebut masih dalam proses pembahasan pemerintah.

“Sedang kita diskusikan,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo mengatakan posisi yang kemungkinan diberikan kepada Said Iqbal berkaitan dengan isu buruh dan ketenagakerjaan. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci jabatan yang akan diberikan.

“Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja,” ujarnya.

Saat ditanya apakah Said Iqbal akan masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan atau Dewan Buruh, Prasetyo belum memberikan jawaban pasti. Ia menyebut pembahasan masih berjalan.

Prasetyo juga belum menyampaikan waktu pelantikan apabila rencana tersebut disetujui Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta publik menunggu informasi resmi dari pemerintah.

“Nanti tunggu informasi,” ucap Prasetyo.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengumumkan komposisi Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) serta pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan DKBN dan Satgas PHK akan berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan buruh di Indonesia.

Said menjelaskan, pembahasan mengenai DKBN telah dilakukan dalam beberapa pertemuan terbatas antara unsur serikat buruh dan sejumlah pejabat dekat Presiden.

Menurut Said, DKBN akan berperan sebagai penasihat Presiden dalam isu strategis ketenagakerjaan. Ia menyebut lembaga tersebut berbeda dengan Tripartit Nasional yang berada di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan.

Said mengatakan struktur DKBN yang sedang dibahas terdiri dari Dewan Penasihat dan Dewan Pelaksana. Mayoritas unsur dalam lembaga tersebut berasal dari serikat buruh, dengan kemungkinan tambahan dari kalangan akademisi.

Ia juga menyebut tidak ada unsur pengusaha dalam DKBN karena lembaga tersebut berfokus pada pembahasan kesejahteraan buruh.

Meski demikian, Said menegaskan keputusan akhir mengenai komposisi DKBN tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

“Presiden nanti yang akan memutuskan. Apakah Presiden setuju atau tidak setuju dengan nama ini,” kata Said.