JAKARTA, AFU.ID — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi memilih kota Lampung sebagai kota pertama tur politiknya yang dimulai pada Jumat (26/6/2026). Pilihan ini menyatukan tiga kalkulasi sekaligus, rekam jejak infrastruktur yang dibiayai utang besar, basis suara historis sejak 2014, dan momentum konsolidasi PSI menjelang Pemilu 2029. Setelah Lampung, perjalanan dilanjutkan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Barat.
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus menyebut penentuan lokasi mempertimbangkan dua faktor utama yang mencakup kecepatan undangan dari masyarakat setempat dan jejak historis pembangunan yang sudah terbangun lama di provinsi tersebut. Kedekatan itu, menurut Bestari, salah satunya tercermin dari insiden jalan rusak di Lampung yang sempat viral beberapa tahun lalu dan membuat Jokowi turun tangan langsung memerintahkan perbaikan saat masih menjabat presiden.
Faktor elektoral juga tak kalah penting. Lampung tercatat sebagai basis suara kuat Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019, dengan sejumlah titik bahkan mencatatkan perolehan suara hingga 100 persen. Bagi PSI, modal historis ini hendak dirawat ulang menjelang Pemilu 2029, sejalan dengan ambisi partai memperluas basis dukungan lewat simbol baru mereka, gajah.
Kilas Balik: Utang Pemerintah Melonjak 224 Persen Sepanjang 10 Tahun Jokowi Menjabat
Di balik rekam jejak pembangunan yang kerap disorot sebagai alasan kuat kunjungan ke Lampung, ada catatan lain yang membayangi era Jokowi yakni lonjakan utang negara. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan posisi utang pemerintah pusat per Juni 2024 mencapai Rp8.444,87 triliun, atau setara 39,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bandingkan dengan posisi utang per September 2014, tepat sebelum Jokowi resmi menjabat pada 20 Oktober 2014, yang saat itu berada di angka Rp2.601,72 triliun atau 26,5 persen dari PDB.
Artinya, dalam satu dekade kepemimpinannya, utang pemerintah bertambah Rp5.843,15 triliun, melonjak sekitar 224–225 persen. Beban bunga utang turut melesat lebih dari 200 persen pada periode yang sama, seiring besarnya pembiayaan yang ditarik untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional.
Sebagian dari pembiayaan tersebut datang dari utang luar negeri, termasuk ke China, yang menurut data Bank Indonesia naik signifikan dalam satu dekade terakhir untuk membiayai proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan sejumlah ruas tol. Pinjaman luar negeri ini menjadi salah satu instrumen yang turut menopang gelombang pembangunan infrastruktur era Jokowi, termasuk yang menyasar wilayah-wilayah seperti Lampung.
Utang ke Lampung: Tol Trans Sumatera dan Janji Perbaikan Jalan Rp800 Miliar
Lonjakan utang nasional itu tidak lepas dari proyek-proyek infrastruktur yang justru menjadi modal politik Jokowi di Lampung, termasuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang membentang dari Lampung hingga Aceh sepanjang lebih dari 2.700 kilometer, mandat yang diberikan kepada PT Hutama Karya lewat Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014. Karena proyek ini dinilai secara finansial belum sepenuhnya layak saat awal beroperasi, pemerintah menanggung pembiayaannya lewat kombinasi penyertaan modal negara (PMN) dari APBN dan penerbitan obligasi korporasi yang dijamin pemerintah.
Hutama Karya tercatat telah menerima sekitar Rp110 triliun PMN sepanjang proyek berjalan, sementara Kemenkeu menjamin penerbitan obligasi perseroan sejak 2016 untuk mempercepat pembangunan ruas-ruas tol di Sumatera, termasuk segmen yang menghubungkan Bakauheni hingga wilayah tengah Lampung.
Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Hutama Karya periode 2022 hingga semester I 2023 menemukan beban bunga pinjaman proyek tol tahap pertama mencapai Rp9,6 triliun hingga akhir 2023, terdiri dari kupon obligasi, bunga investasi, dan bunga fasilitas Cash Deficiency Support. Secara kumulatif, perusahaan disebut telah membayar bunga pinjaman dan interest during construction sekitar Rp15,26 triliun untuk mendukung pembangunan JTTS yang menjadi beban yang membuat laba operasional perusahaan berbalik menjadi rugi setelah memperhitungkan bunga utang.
Di luar tol, pemerintah pusat era Jokowi juga pernah mengalokasikan dana darurat untuk jalan-jalan daerah di Lampung yang rusak parah, seperti Jalan Rumbia di Lampung Tengah dan Jalan Terusan Ryacudu di Lampung Selatan, keduanya viral karena kondisi rusaknya selama bertahun-tahun. Setelah meninjau langsung pada Mei 2023, Jokowi menjanjikan pemerintah pusat mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan rusak parah dengan anggaran sekitar Rp800 miliar. "Secepat-cepatnya dimulai perbaikan jalan yang rusak," kata Jokowi saat itu, sembari menegaskan tak semua ruas jadi tanggungan pusat, "Jangan semua pemerintah pusat,” kata Jokowi.
Dengan begitu, jejak pembangunan yang menjadi salah satu alasan kuat Lampung dipilih sebagai destinasi pertama tur politik Jokowi pada dasarnya juga merupakan jejak utang, baik lewat skema pembiayaan korporasi BUMN yang dijamin negara maupun anggaran darurat dari APBN yang sebagian dibiayai pembiayaan utang.
Dalam hal ini, pengamat UNTAR, Hery Firmansyah menyebut sah saja jika masyarakat Lampung menagih janji anggaran yang kini menjadi utang Jokowi. “Tetapi sudah tidak ada kapasitas Pak Jokowi untuk kembali membenahi utang tersebut,” ujarnya saat dihubungi AFU.ID, Jumat (26/6/2026). Ia mengatakan, Jokowi saat ini sudah tidak memiliki kewenangan atau otoritas mengenai pembenahan utang tersebut.
PSI Ingin Jadikan Lampung dan NTT sebagai "Kandang Gajah"
Di tengah latar belakang itu, PSI secara terbuka membangun narasi memperluas basis dukungan lewat simbol gajah, lambang partai mereka. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyebut NTT berpotensi menjadi basis kuat baru partainya, menyusul sebutan "kandang gajah" yang sebelumnya dilekatkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pada Jawa Tengah, wilayah yang lama dikenal sebagai "kandang banteng" basis PDI Perjuangan.
"Kemarin kan Mas Ketum bilang Jawa Tengah kandang gajah. Tapi NTT juga harusnya bisa jadi kandang gajah," kata Grace di sela Rakorwilsus PSI di Kupang, Jumat (12/6/2026). Ia menambahkan kunjungan Jokowi ke NTT diperkirakan berdampak besar bagi elektabilitas partai di sana, sekaligus menyebut Jokowi punya kedekatan emosional dengan wilayah tersebut.
Klaim soal kekuatan PSI di NTT bukan tanpa dasar. Pada Januari 2024, Kaesang pernah menyebut partainya sudah berada di posisi tiga besar dalam survei elektabilitas di provinsi itu sembari mengajak warga mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dengan Lampung sebagai pembuka dan NTT menyusul dalam jadwal kunjungan berikutnya, agenda safari Jokowi kini dibaca banyak pihak bukan sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari strategi konsolidasi PSI menjelang Pemilu 2029. (NAD)
