Massa Bakar Ban hingga Blokade Jalan, Demo Kasus Febrie Adriansyah di Kejagung Ricuh

JAKARTA, AFU.ID — Aksi demonstrasi yang menuntut keterbukaan penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah berakhir ricuh di depan Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (22/7/2026). Massa membakar ban dan memblokade Jalan Panglima Polim menuju kawasan Senayan. Polisi kemudian memadamkan api serta mengamankan sejumlah atribut aksi, yang memicu aksi saling dorong antara demonstran dan aparat.

Kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 15.30 WIB setelah petugas mengambil spanduk dan perlengkapan yang hendak dibakar. Sejumlah demonstran berusaha mempertahankan barang-barang tersebut hingga situasi memanas. Beberapa peserta aksi juga terlihat melempar botol ke arah petugas. Aparat tetap berjaga di depan gerbang Kejaksaan Agung untuk mencegah massa masuk ke dalam kompleks.

Penutupan sebagian ruas jalan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Polisi meminta massa membuka kembali akses jalan agar kendaraan dapat melintas. Massa kemudian mengurangi blokade, namun tetap melanjutkan orasi di depan kantor Kejaksaan Agung. Tidak ada laporan mengenai korban maupun peserta aksi yang diamankan dalam insiden tersebut.

Direktur Jaringan Intelektual Hukum Nasional, Riswan Siahaan, menyatakan bahwa massa menuntut kejelasan penanganan perkara yang menyeret nama Febrie. Mereka meminta Jaksa Agung membuka perkembangan dan status hukum kasus tersebut kepada publik. “Kami berharap tidak ada hukum yang tumpul,” ujar Riswan saat berorasi. Ia menilai keterbukaan penting untuk menghindari anggapan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.

Selain itu, massa juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turut mengusut perkara tersebut secara terbuka dan independen. Riswan meyakini penyelidikan menyeluruh dapat mengungkap keterlibatan pihak lain selain Don Ritto dan Febrie. Ia meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan perkara berhenti tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Aksi ditutup dengan tuntutan agar proses hukum dibuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung. (RHU)