Jakarta, AFU.ID - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibentuk Presiden segera menggelar rapat untuk membahas daerah-daerah yang terdampak PHK.
"Mungkin pekan depan ini, sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada," kata Dasco dalam pembukaan Kongres ke III Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Minggu.
Dasco menyebut, situasi global saat ini berdampak pada kesejahteraan para pekerja hingga memicu terjadi PHK.
Melalui rapat tersebut, pemerintah akan mendengarkan masukan-masukan dari asosiasi serikat pekerja, serta informasi terkini tentang sektor industri yang rawan PHK.
"Sesuai dengan masukan-masukan dari ketua-ketua Serikat Pekerja yang sudah memberikan informasi kepada pemerintah, mana-mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK," ujarnya.
Terkait persoalan hubungan industrial dan ketenagakerjaan, kata Dasco, pemerintah telah melakukan upaya-upaya, salah satunya Desk Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Polri.
Menurut dia, Desk Ketenagakerjaan Polri bergerak di bidang pidana dan lainnya dengan respon cepatnya. Kemudian, pemerintah pada 1 Mei 2026 membentuk Satgas Mitigasi PHK.
"Kalau mengenai masalah pidana dan lain-lain di desk tenaga kerja Polri mungkin bisa melakukan respon cepat. Tetapi kemudian pemerintah telah merilis Satgas Mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh yang juga anggota dewan pengarahnya adalah ketua-ketua Serikat Pekerja yang ada di Indonesia," ujarnya.
Melalui kerja sama yang baik antara semua pihak, kata Dasco, diharapkan persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani dengan baik.
Dia juga memuji langkah Desk Ketenagakerjaan Polri yang telah banyak membantu menyelesaikan persoalan PHK.
"Sehingga kami harapkan kerja sama yang baik antara para pihak, dan selama ini kita tahu desk tenaga kerja kepolisian banyak membantu dalam mengalokasikan atau kemudian merelokasi daerah-daerah yang kemudian terdampak PHK, lalu kemudian mengisi tempat di mana daerah yang masih butuh tenaga kerja," ujarnya.
Dasco berharap langkah tersebut dapat ditingkatkan dalam skala lebih besar, terutama di situasi saat ini.
"Ini menurut kami, hal yang sangat baik dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar di Satgas Mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh di pihak pemerintah," ujar Dasco.
Satgas Mitigasi PHK dan peningkatan kesejahteraan buruh dibentuk oleh pemerintah sebagai kanal percepatan penanganan berbagai persoalan, mulai dari isu pengupahan, sistem alih daya (outsourching), hingga potensi PHK di sejumlah sektor industri. (ANT/EER)
