JAKARTA, AFU.ID - Percakapan di Akbar Faizal Uncensored kali ini bergerak pelan, tapi menghantam dalam. Bukan hanya soal kekerasan yang tampak di permukaan, melainkan tentang sesuatu yang lebih sunyi—cara negara memandang warganya sendiri.
Akbar Faizal membuka diskusi dengan kegelisahan yang terasa dekat: dunia sedang bergejolak, perang di luar negeri menekan ekonomi, dan dampaknya merembes hingga ke dalam negeri. Namun di saat yang sama, justru muncul luka dari dalam—ketika sesama warga saling melukai, bahkan hingga ke fisik.
Pertanyaan yang ia ajukan sederhana, tetapi tajam: apakah negara sudah cukup adil dalam menjaga pikiran-pikiran merdeka?
Jawaban dari Usman Hamid tidak berputar. Ia menyebut persoalannya bukan sekadar negara, tetapi penyelenggara negara—cara pandang yang, menurutnya, dalam satu dekade terakhir terlalu sempit, terlalu ekonomistik.
Segala sesuatu diukur dengan angka. Keuntungan finansial menjadi kompas utama. Alam tidak lagi dilihat sebagai ruang hidup, apalagi sebagai sumber spiritual bagi masyarakat adat, melainkan sebagai objek komersial yang siap dijual ke pasar global.
Dari situ, konflik bermula.
Usman mengajak melihat ke Pegunungan Kendeng, tepatnya di Desa Sukolilo, Rembang. Di sana, bentang karst bukan sekadar batu. Ia menyimpan sumber air, menopang pertanian, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, termasuk komunitas adat seperti Samin. Namun bagi negara, wilayah itu dibaca berbeda—sebagai potensi tambang semen.
Ironinya, di tengah surplus produksi semen nasional, proyek tambang tetap dipaksakan. Bukan untuk kebutuhan domestik, melainkan untuk pasar global. Nama perusahaan asing pun ikut disebut, menambah panjang cerita tentang bagaimana sumber daya lokal kerap berakhir di tangan luar.
Di tengah benturan itu, warga yang bertahan justru berhadapan dengan kriminalisasi. Kisah seperti yang dialami Joko Prianto menjadi cermin: ketika rumah dan ruang hidup terancam, protes menjadi pilihan, tetapi konsekuensinya bisa berujung status tersangka.
Bagi Usman, ini bukan cerita baru. Ia menarik garis panjang ke masa lalu, ke era ketika sumber daya seperti minyak di Aceh dieksploitasi besar-besaran. Daerah yang dulunya lumbung pangan berubah menjadi ladang industri ekstraktif. Dan mereka yang bersuara, kerap dituduh membawa kepentingan asing.
Motifnya, menurutnya, tak jauh berubah: percepatan keuntungan. Sebagian masuk ke negara, tetapi tak sedikit yang bocor ke kepentingan lain. Istilah lama itu kembali terasa relevan—korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Di tengah semua itu, ada ironi kecil yang justru terasa besar. Di kampung-kampung Samin, rumah kayu tetap berdiri. Bukan karena tak mampu membeli semen, tetapi karena keyakinan: kayu lebih sehat, lebih selaras dengan alam, lebih manusiawi.
Pilihan yang sederhana, tetapi seakan bertolak belakang dengan arah pembangunan yang kian keras dan seragam.
Percakapan itu akhirnya tidak hanya berbicara tentang kebijakan, tetapi tentang cara melihat. Ketika negara terlalu sibuk menghitung untung, ada risiko besar yang terlewat—bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya sumber daya, melainkan ruang hidup, keyakinan, dan pikiran kritis warganya sendiri.
Dan ketika pikiran kritis mulai terpinggirkan, demokrasi tak selalu runtuh dengan suara keras. Ia bisa melemah perlahan, dalam diam. (bs)
