JAKARTA, AFU.ID - Insiden dramatis yang menimpa Sulis Agung Wibowo, seorang pengemudi ojek daring (online/ojol) di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026) lalu, sedikit banyak memberikan gambaran soal buruknya tata kelola perparkiran gedung komersial di ibu kota. Kejadian yang viral saat video yang memperlihatkan Sulis memelas dan memanjat truk Dinas Perhubungan (Dishub) demi menyelamatkan motornya, menunjukkan, peristiwa itu bukan sekadar masalah pelanggaran lalu lintas.
Peristiwa yang dialami Sulis adalah puncak gunung es dari dilema struktural, antara tuntutan ketertiban umum dan ruang hidup pekerja jalanan seperti ojol yang kian terjepit. Bagi masyarakat awam, memarkirkan kendaraan di atas trotoar atau bahu jalan di depan gedung adalah bentuk pelanggaran. Namun, bagi para pengemudi ojol yang mengandalkan kecepatan dalam layanan pesan-antar makanan (food delivery), masuk ke dalam area parkir resmi gedung komersial atau pusat perbelanjaan sering kali menjadi pilihan yang mustahil.
Irfan, seorang perwakilan komunitas ojol di Jakarta, membeberkan realita pahit di balik struktur pendapatan para pengemudi. Tarif pengantaran makanan yang dibayarkan konsumen ke aplikasi memang berkisar antara Rp10.000 hingga Rp16.000. Kendati demikian, setelah dipotong berbagai komponen oleh aplikator, pendapatan bersih (netto) yang dikantongi pengemudi kerap hanya tersisa sekitar Rp5.000 per pesanan.
"Kondisi itu semakin memberatkan apabila pengemudi masih harus mengeluarkan biaya parkir saat mengambil pesanan. Kalau mereka harus membayar parkir Rp2.000 saja, sisa pendapatan mereka menjadi sangat kecil," ungkap Irfan saat menghadiri apel bersama di Balai Kota DKI Jakarta.
Bagi ojol, uang Rp2.000 sangat berarti. Jika dalam sehari mereka mengambil 10 pesanan di dalam gedung tanpa fasilitas parkir khusus gratis, mereka harus nombok Rp20.000 hanya untuk biaya parkir. Angka tersebut setara dengan memotong empat hingga lima bonus pesanan mereka dalam sehari.
Selain masalah finansial, kendala waktu dan aksesibilitas menjadi alasan utama maraknya parkir liar ojol di depan gedung. Desain ruang parkir mayoritas gedung di Jakarta menempatkan sepeda motor di lantai basement terdalam dengan rute berliku. Terkadang jarak dari tempat parkir basement ke lokasi pengambilan pesanan cukup jauh.
"Banyak rekan ojol yang akhirnya mengambil jalan pintas dengan parkir di depan gedung," tambah Irfan. Padahal, waktu tunggu pembuatan makanan di restoran terus berjalan, dan keterlambatan pengantaran dapat berujung pada sanksi berupa penurunan rating atau pemutusan kemitraan (suspend) oleh aplikator.
Merespons sengkarut ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengakui, persoalan penyediaan fasilitas parkir untuk ojol selama ini belum tertangani secara optimal oleh pemerintah dan pengelola properti. Sebagai langkah taktis, Pemprov DKI Jakarta berencana memanggil operator aplikasi ojol dan pengelola gedung komersial maupun perkantoran pada pekan depan.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) terkait penyediaan ruang parkir khusus dan gratis bagi ojol yang sedang bertugas. "Kami akan melibatkan komunitas, operator, dan para pemilik gedung agar bisa menemukan titik temu dan mewujudkannya demi Jakarta yang lebih baik," kata Budi.
Menyadari sensitivitas isu ini di tengah masyarakat, pucuk pimpinan Pemprov DKI Jakarta langsung turun tangan untuk meredakan tensi ketegangan pasca-insiden Jatinegara. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno menginstruksikan jajaran jajarannya untuk mengedepankan pendekatan preventif.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur, Harlem Simanjuntak, bahkan mendatangi langsung kediaman Sulis Agung Wibowo pada Sabtu (20/6/2026) untuk menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul sekaligus mengembalikan sepeda motor Sulis tanpa dipungut biaya sepeser pun.
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam pelaksanaan penertiban tersebut. Ke depan, kami akan melakukan evaluasi dan pembinaan agar seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan lebih humanis, persuasif," ujar Harlem.
Gubernur Pramono Anung mengapresiasi penyelesaian damai ini, namun ia mengingatkan jajarannya agar lebih peka di lapangan. "Saya meminta kepada Dinas Perhubungan, hal-hal seperti ini lebih baik kita respons langsung dibandingkan dengan viral baru kita respons," tegas Pramono.
MAR
