Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Dapat Suntikan Rp539 Miliar dari Perusahaan Jepang, Indonesia Bangun Ekosistem Produk Obat Derivat Plasma
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan Jepang, Takeda, untuk membangun ekosistem Produk Obat Derivat Plasma (PODP) dengan investasi sebesar Rp539 miliar, yang ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun 2027. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan akses terhadap terapi esensial, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor kesehatan dan teknologi. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam memperkuat sistem layanan kesehatan Indonesia dan menjadikan negara ini sebagai pusat inovasi kesehatan di Asia Tenggara.
Kantor Kemenkes RI. (Foto: Kemenkes RI)
JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah Republik Indonesia (RI) bersiap membangun ekosistem Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Targetnya, sejumlah bank plasma akan mulai beroperasi secara resmi di tanah air pada 2027 mendatang.
Melansir website Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Selasa (14/7/2026), Pemerintah bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang untuk mengeksekusi proyek tersebut. Mereka adalah Takeda, perusahaan biofarmasi global yang mempunyai jaringan bank plasma BioLife.
Kemenkes RI pun telah menandatangani kerja sama dengan Takeda di Jakarta, Senin (13/7/2026) kemarin. Isinya, Pemerintah RI memberi izin fraksionasi untuk membangun ekosistem plasma dari hulu ke hilir pertama di Asia Tenggara.
Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin menyatakan kemitraan strategis tersebut merupakan langkah konkret pemerintah. Terutama, untuk menjamin kemandirian dan akses yang berkelanjutan terhadap terapi esensial bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Melalui kerja sama yang erat dengan mitra global terpercaya seperti Takeda, Indonesia akan dapat mempercepat pengembangan sistem layanan kesehatan yang lebih tangguh. Sehingga, Indonesia kini telah siap untuk menghadapi masa depan,” ungkap Menkes Budi.
Pada tahap awal pembangunan selama dua tahun, Takeda menyuntikkan dana hingga USD30 juta atau setara dengan Rp539 miliar. Dana itu untuk mengejar target operasional bank plasma dalam jaringan BioLife di Indonesia pada 2027 mendatang.
Budi Gunadi menjelaskan, jaringan manufaktur global milik Takeda akan melakukan fraksionasi selama fasilitas manufaktur Indonesia masih dalam tahap penilaian kelayakan. Sebagai informasi, fraksionasi atau fraksinasi adalah proses pemisahan suatu campuran menjadi beberapa bagian atau komponen yang lebih kecil.
Meski begitu, Menkes RI memastikan perusahaan asal Jepang tersebut telah berkomitmen untuk mengutamakan kebutuhan domestik. Takeda bahkan mengkaji pemenuhan regulasi untuk membangun pabrik terapi turunan plasma berteknologi mutakhir di Indonesia.
Urgensi Pembangunan Ekosistem Plasma di Indonesia
Menkes Budi menyampaikan, meningkatnya permintaan global terhadap PODP yang melatarbelakangi kerja sama dengan Takeda untuk membangun ekosistem plasma di Indonesia. Apalagi, Indonesia dan sebagai besar negara Asia Tenggara masih terkendala akses terapi akibat rendahnya angka diagnosis dan terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi medis yang membutuhkan PODP.
Sementara itu, Ramy Riad selaku Presiden Plasma-Derived Therapies Takeda mengapresiasi perluasan kolaborasi strategis tersebut. Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen memanfaatkan keahlian globalnya dalam sains plasma untuk mendukung tujuan layanan kesehatan jangka panjang Indonesia.
Ramy Riad lantas mengutarakan, pembangunan ekosistem PODP dapat membuka lapangan kerja baru dengan keterampilan tinggi. Terutama, bagi para tenaga kesehatan (nakes) dan teknisi laboratorium lokal di tanah air.
Sebagai informasi, kerja sama Pemerintah RI dengan Takeda tak hanya melibatkan Kemenkes. Ada pula Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanamanan Modal (Kemeninveshil/BKPM) RI.
Menteri Inveshil/Kepala BKPM RI, Rosan Roeslani menilai, kolaborasi tersebut merupakan investasi jangka panjang yang membawa peluang transfer teknologi. Termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) nasional dan dan penciptaan lapangan pekerjaan.
“Kemitraan ini tidak hanya memperkuat ekosistem layanan kesehatan, tetapi juga mendukung ambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat regional untuk inovasi kesehatan dan manufaktur obat berteknologi maju,” ujarnya. (ADR)
