JAKARTA, AFU.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green telah melalui perhitungan cermat dan melibatkan banyak pihak. Kenaikan itu disebut semata mengikuti mekanisme harga pasar yang berlaku secara global yang berlaku sejak Rabu (10/6/2026) lalu.
"Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini sudah dilakukan dengan perhitungan matang serta melibatkan banyak pihak. Nah sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada," kata Bahlil di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Diketahui, Pertamina Patra Niaga menetapkan harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. SPBU swasta BP juga menyesuaikan harga, dengan BP 92 naik dari Rp12.390 menjadi Rp16.670 per liter dan BP Ultimate dari Rp12.930 menjadi Rp17.240 per liter. Penyesuaian itu dipicu oleh kombinasi gejolak geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyebut mekanisme harga BBM nonsubsidi memang dilepaskan mengikuti pergerakan harga pasar sehingga penyesuaian tidak dapat dihindari ketika harga minyak mengalami kenaikan. "Jadi ketika harga minyak ini naik, mau tidak mau ada penyesuaian," kata Dwi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Di tengah kenaikan BBM nonsubsidi, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak menyentuh harga BBM bersubsidi. "Kami menyampaikan harga BBM bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali," ujar Bahlil. Senada, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga memastikan tidak ada perubahan harga untuk Pertalite maupun Biosolar. Harga Pertalite tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter.
Keberpihakan pada kelompok bawah menjadi alasan Bahlil mempertahankan subsidi energi di tengah tekanan fiskal. Pemerintah juga disebut tengah mengkaji kebijakan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut. "Yang penting adalah kita itu menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah," tutur Bahlil.
Kenaikan Pertamax sebesar sekitar 32 persen dari harga sebelumnya itu memantik reaksi luas. Sejumlah kawasan di Jakarta sempat diwarnai aksi protes warga yang menolak kenaikan harga BBM. Di sisi lain, kalangan ekonom memperingatkan dampak inflasi yang berpotensi mendekati 1 persen.
Tanggapan Pertamina
PT Pertamina (Persero) mengungkapkan pihaknya melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi sebagai imbas dari dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga minyak dunia di pasar internasional. Keputusan ini diambil dengan tetap mengkalkulasi batas daya beli masyarakat.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangannya di Instagram @pertamina menyebut, kenaikan harga ini merupakan langkah penyesuaian yang wajar di industri migas. Kenaikan serupa juga tidak hanya terjadi di SPBU Pertamina, melainkan turut diterapkan oleh berbagai SPBU milik badan usaha swasta.
Kebijakan harga baru ini dipastikan murni hanya menyasar jenis BBM non-subsidi. Harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan, dengan Pertalite tetap ditahan pada level Rp10.000 per liter dan BioSolar di Rp6.800 per liter sesuai dengan ketetapan pemerintah. Lebih jauh, Simon menjamin ketahanan pasokan energi nasional tetap stabil dan aman di tengah berbagai tekanan global. Pihaknya sekaligus mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan efisiensi dan menggunakan energi secara lebih bijak. (NAD)
