JAKARTA, AFU.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green tidak akan memberi tekanan besar terhadap inflasi nasional. Ia menilai dampaknya relatif kecil karena dua jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama untuk angkutan barang maupun angkutan umum.
Menurut Purbaya, tekanan inflasi biasanya muncul ketika kenaikan harga energi berdampak langsung pada biaya distribusi dan angkutan barang. Dalam kasus Pertamax, ia menyebut dampaknya tidak sebesar BBM yang digunakan untuk kegiatan logistik. “Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax enggak dipakai angkutan barang,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Purbaya juga tidak menjelaskan secara rinci langkah pemerintah untuk mencegah peralihan konsumsi ke BBM subsidi. Saat ditanya soal upaya menjaga kuota subsidi agar tidak jebol, ia menyerahkan penjelasan teknis kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia hanya menyebut pengendalian teknis seperti nozzle control dapat menjadi salah satu instrumen yang digunakan. Namun, kebijakan teknis tersebut tetap berada di ranah Kementerian ESDM.
Di tengah klaim Purbaya soal dampak inflasi yang minim, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kenaikan harga BBM biasanya tetap berpotensi mendorong inflasi, meski besarannya belum bisa dipastikan. “Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti,” kata Misbakhun.
Misbakhun menjelaskan, tekanan inflasi dari Pertamax kemungkinan tidak sebesar BBM industri. Sebab, Pertamax lebih banyak dikonsumsi masyarakat dan bukan komponen utama dalam biaya produksi sektor usaha.
Namun, kenaikan harga Pertamax dapat mendorong konsumen mencari bahan bakar yang lebih murah. Dalam kondisi itu, Pertalite berpotensi menjadi pilihan bagi pengguna yang ingin menekan pengeluaran. “Pasti, orang kan begitu harga naik, orang kan mencari harga yang paling rendah,” ujarnya.
Potensi peralihan dari Pertamax ke Pertalite membuat pembahasan stimulus mulai masuk dalam agenda pemerintah dan DPR. Misbakhun mengatakan skema stimulus masih dihitung, termasuk kemungkinan insentif untuk sektor tertentu.
Menurut dia, pembahasan itu diarahkan untuk memetakan kelompok masyarakat yang paling terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah pengguna Pertamax yang posisinya berimpitan dengan pengguna Pertalite.
Misbakhun menilai kelompok tersebut perlu diperhatikan karena paling berpeluang mengubah pola konsumsi ketika harga Pertamax naik. Pemerintah dan DPR masih menghitung bentuk stimulus atau insentif yang tepat agar dampak kenaikan harga tidak melebar. (FAD)
