Mengabdi di Dunia Pendidikan Bukan Jalan Menuju Kaya, Haedar Nashir: Bisa Dilihat Sendiri Ujungnya

Jakarta, AFU.ID - Mengabdi pada dunia pendidikan tidak boleh berorientasi pada kekuasaan atau uang. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan pentingnya menata niat baik sebelum terjun ke dunia pendidikan.

Haedar Nashir mengimbau para pemangku kebijakan di bidang pendidikan agar tidak mendasarkan pengabdian mereka pada kepentingan kekuasaan, terlebih lagi kepentingan ekonomi. "Salah kalau kita menempatkan pendidikan sebagai faktor kekuasaan, apalagi menjadi faktor uang," kata Haedar di Bantul, Sabtu (4/7/2027).

Ia berharap, siapa pun yang diberi amanah sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, baik kepala dinas, menteri, direktur, maupun kepala sekolah, dapat memegang prinsip tersebut. "Sampai kapan pun, pendidikan itu bukan urusan jabatan dan kekuasaan, kalau menempatkannya seperti itu, ya keliru," ujarnya.

Menurut Haedar, pengabdian di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki tantangan semakin kompleks. "Sekolah dan perguruan tinggi itu bukan jalan mencari uang, kalau ke situ jalannya, nanti bisa dilihat sendiri ujungnya," katanya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan reorientasi cara pandang terhadap pendidikan di Indonesia. "Di sini lah siapa pun yang mendapat amanah dari pusat sampai bawah harus memahami bahwa ini soal responsibility dalam hal mencerdaskan bangsa," ujarnya.

Haedar mengatakan Muhammadiyah telah berkontribusi di bidang pendidikan selama lebih dari satu abad melalui pengabdian dalam mendidik anak-anak bangsa, khususnya dari kalangan keluarga menengah ke bawah. "Itu pengabdian yang luar biasa, apalagi sebelum kemerdekaan, ketika pemerintah belum hadir," katanya.

Menurut dia, dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena setiap pergantian rezim sering kali menyebabkan arah pembangunan pendidikan jangka panjang terputus dan kembali dimulai dari awal. "Kita tidak punya roadmap tentang bagaimana strategi jangka panjang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai goals dari pendidikan," ujarnya.

Akibatnya, lanjut Haedar, kebijakan yang muncul pada setiap pergantian periode pemerintahan cenderung bersifat praktis dan jangka pendek. "Itu memang penting, tetapi tidak berjangka panjang," katanya.

Meski demikian, ia menilai saat ini Indonesia telah memiliki arah pembangunan pendidikan jangka panjang melalui visi Pendidikan Emas 2045.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, menurut Haedar, diperlukan strategi berupa reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi pendidikan. "Itu salah satunya menjadi tugas pemerintah dan para kepala sekolah untuk menerjemahkannya," ujarnya. (EER)