JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Dalam Negeri mengakui pelaksanaan 10 program prioritas Presiden perlu dievaluasi dengan mendengar langsung masukan dari pemerintah daerah. Langkah itu dilakukan karena pelaksanaan program nasional di lapangan kerap menghadapi tantangan yang tidak selalu terlihat dalam laporan administratif.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan sinkronisasi program prioritas Presiden tidak cukup dilakukan pada level makro. Pemerintah pusat perlu mengetahui secara rinci kebutuhan dan hambatan yang dihadapi daerah.
“Sinkronisasi 10 program prioritas Presiden tidak hanya dilakukan pada level makro, tetapi juga perlu melihat secara rinci pelaksanaan di lapangan agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah,” kata Yusharto dalam Forum Daerah Bersuara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Daerah Bersuara yang digelar pada Rapat Koordinasi Regional Monitoring 10 Program Direktif Presiden. Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program sekaligus berbagai kendala yang mereka hadapi.
Pengakuan perlunya masukan dari daerah menunjukkan pemerintah pusat masih membutuhkan umpan balik untuk menilai efektivitas pelaksanaan program prioritas. Sebab, kondisi di lapangan sering kali berbeda dengan perencanaan yang disusun secara nasional.
Menurut Yusharto, pemerintah daerah memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal guna mendukung keberhasilan berbagai program prioritas Presiden yang dilaksanakan di seluruh daerah,” ujarnya.
Ia juga menilai daerah tidak cukup hanya menjalankan arahan dari pusat. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.
“Daerah diharapkan mampu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki serta menangkap peluang-peluang baru untuk mendorong pembangunan,” kata Yusharto.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Noor Yaumil mengatakan forum tersebut menjadi kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program prioritas Presiden.
Menurut Subhan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program nasional lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap sinergi yang semakin kuat melalui forum tersebut dapat mendukung pelaksanaan 10 program prioritas Presiden secara lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Subhan.
Forum Daerah Bersuara digelar di tengah kebutuhan pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan sesuai target di berbagai daerah. Namun, efektivitas forum tersebut akan bergantung pada sejauh mana masukan dari daerah benar-benar ditindaklanjuti dalam kebijakan, bukan sekadar menjadi bahan laporan dan evaluasi administratif. (RHU)
