JAKARTA, AFU.ID — Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menyatakan, kebijakan hilirisasi yang mulai dijalankan pemerintah merupakan langkah penting untuk mengoreksi arah pembangunan ekonomi nasional dan kebijakan tersebut perlu diperluas.
"Hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, dan mendorong industrialisasi nasional," kata Ilhamsyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (8/5/26).
Ia menilai pembangunan nasional Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar karena belum sepenuhnya bertumpu pada potensi objektif yang dimiliki bangsa sendiri.
Menurut dia, arah industrialisasi nasional selama ini masih sangat dipengaruhi kepentingan eksternal, baik melalui investasi asing, penguasaan teknologi, maupun orientasi pasar global.
Ilhamsyah mengatakan ketergantungan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan kedaulatan nasional.
"Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, posisi geografis strategis, dan tenaga kerja besar. Namun ketika potensi itu tidak dijadikan basis utama pembangunan, Indonesia hanya menjadi bagian dari rantai produksi global, bukan pengendali di dalamnya," ujarnya.
Untuk itu, Ilhamsyah menilai kebijakan hilirisasi yang mulai dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir merupakan langkah penting untuk mengoreksi arah pembangunan ekonomi nasional.
Namun, menurut dia, kebijakan tersebut perlu diperluas dan diperdalam agar tidak hanya berhenti pada sektor pertambangan semata.
KPBI mendorong agar hilirisasi ditempatkan dalam kerangka strategi industri nasional yang lebih luas dengan menempatkan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai aktor utama.
Menurut Ilhamsyah, kerja sama dengan pihak asing tetap dimungkinkan, tetapi kontrol mayoritas dan kendali operasional harus tetap berada di tangan Indonesia.
Selain sektor industri berbasis sumber daya alam, Ilhamsyah juga menyoroti potensi besar Indonesia di sektor maritim, khususnya posisi strategis Indonesia di kawasan Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.
Ia menjelaskan bahwa setiap tahun puluhan hingga ratusan ribu kapal melintasi kawasan tersebut, mulai dari tanker minyak, kapal logistik, kapal kargo, hingga kapal pesiar. Menurutnya, Selat Malaka dapat dianalogikan sebagai “jalan tol global” yang memerlukan berbagai layanan pendukung seperti bunkering, logistik, pergantian kru, hingga jasa kepelabuhanan.
Namun, Ilhamsyah menilai berbagai aktivitas ekonomi bernilai tinggi itu selama ini lebih banyak berlangsung di luar wilayah Indonesia. Aktivitas seperti transshipment minyak melalui mekanisme ship-to-ship transfer maupun pengembangan pusat logistik internasional dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia.
"Wilayah pesisir dari Aceh hingga Riau sebenarnya sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat bunkering, hub logistik internasional, hingga pusat perdagangan energi global," katanya.
KPBI mendorong pemerintah untuk membangun strategi nasional yang terintegrasi guna mengubah posisi Indonesia dari sekadar jalur transit menjadi pusat kendali ekonomi maritim.
Strategi tersebut, menurut Ilhamsyah, meliputi pembangunan pelabuhan laut dalam (deep sea port), fasilitas bunkering BBM dan LNG, pengembangan kawasan industri maritim terintegrasi, hingga penguatan fungsi transshipment di wilayah Indonesia.
"BUMN harus menjadi motor penggerak utama. Kerja sama asing boleh dilakukan, tetapi kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama,” kata Ilhamsyah. (ANT/RHU)
