Petani Rugi Rp3,3 Triliun, 2.231 Izin Pengecer dan Distributor Pupuk Bermasalah Dicabut

JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 2.231 izin untuk pengecer dan distributor pupuk yang terbukti bermasalah resmi dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Melansir website Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) pada Minggu (24/5/2026), praktik tersebut berpotensi merugikan petani sebesar Rp3,3 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 27 tersangka.

“Pemerintah terus memperkuat perang terhadap mafia pangan, mafia pupuk, serta manipulasi distribusi yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara,” ungkapnya.

“Penindakan tidak lagi hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi sudah masuk lebih dalam untuk membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, dan korupsi internal,” sambungnya.

Mentan Amran menyatakan, kementeriannya menemukan lima jenis pupuk palsu yang tak mengandung unsur hara sama sekali.

Yang mana, kandungan nitrogen, kalium, dan fosfat dari kelima jenis pupuk palsu tersebut tercatat nol.

Akibatnya, petani membeli material yang tak memberikan manfaat bagi tanaman karena sesungguhnya membeli tanah yang terkemas sebagai pupuk.

“Banyak korban merupakan petani penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat, red) yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi,” tutur Andi Amran Sulaiman.

Ia juga menjelaskan, Kementan RI menemukan fakta anomali di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Beberapa waktu lalu, tercatat pengeluaran beras sebesar 11.410 ton hanya dalam satu hari.

Angka tersebut jauh melampaui rata-rata normal sebesar 2.000-3.000 ton per hari.

Lonjakan ekstrem tersebut memunculkan dugaan kuat adanya manipulasi data stok oleh middleman untuk menaikkan harga di tingkat konsumen.

“Satgas Pangan Polri langsung diturunkan untuk menyelidiki melakukan pendalaman,” ujar Mentan Amran.

Menariknya, 11 pejabat Eselon II Kementan RI telah dijatuhi sanksi akibat ketahuan terlibat dalam praktik tersebut.

“Bukan pencitraan, tersangka Eselon II di tempat kami sekarang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang, red),” pungkas Mentan Amran. (ADR)