Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Tersangka Perintangan Kasus Korupsi Ekspor CPO 2022

JAKARTA, AFU.ID - Kejaksaan Agung menetapkan mantan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika (YHF), sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan perkara pada sidang tindak pidana korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya tahun 2022.

“Tim penyidik menetapkan Saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai 2026 sebagai tersangka dalam penyidikan dimaksud,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Syarief menjelaskan, Yeka diduga sengaja menghambat, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dalam perkara korupsi fasilitas ekspor CPO tahun 2022.

Ia menyebut Yeka diduga mengubah isi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI yang awalnya berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk kepentingan ekspor.

Padahal, kebijakan DMO tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO tahun 2022.

“YHF memberikan LHP kepada Saudara MS (Marcella Santoso) dan tim dari AALF Legal yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk materi gugatan tata usaha negara (TUN) dan materi gugatan perdata kepada Kementerian Perdagangan,” ujarnya.

Selain itu, Yeka juga diduga menerima sejumlah uang dari Wilmar Group yang merupakan salah satu pihak dalam perkara tersebut.

Atas perbuatannya, Yeka disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Yeka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Yeka telah diperiksa penyidik Jampidsus sebagai saksi pada Senin pagi dalam kasus yang sama.

“Iya, (diperiksa, red.) OOJ,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menggeledah rumah Yeka Hendra di Cibubur dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik pada Maret 2026.

Kasus ini berkaitan dengan terpidana Marcella Santoso selaku advokat serta tiga korporasi, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Marcella terbukti terlibat dalam pemberian suap untuk mengatur putusan lepas perkara korupsi fasilitas ekspor CPO serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada 2025. (FAD)