Hampir 10 Persen Anak Tunjukkan Gejala Cemas dan Depresi, Psikolog Klinis Diminta Ada di Puskesmas

JAKARTA, AFU.ID — Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Timur mendorong penempatan psikolog klinis berizin di seluruh puskesmas. Dorongan itu muncul setelah hasil skrining kesehatan gratis menunjukkan hampir 10 persen anak yang diperiksa mengalami gejala kecemasan dan depresi.

Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Timur Toetiek Septriasih mengatakan layanan kesehatan jiwa perlu diperkuat dari tingkat primer. Puskesmas dinilai menjadi pintu awal bagi warga untuk mengenali dan menangani masalah kesehatan mental.

“Fokus itu diwujudkan dengan keberadaan psikolog klinis di puskesmas,” kata Toetiek di Surabaya, Minggu (21/6/2026).

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Timur Cicik Swi Antika mengatakan hasil skrining kesehatan gratis menemukan adanya peningkatan masalah kesehatan mental pada anak. Namun, temuan skrining tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang lebih mendalam.

“Hampir 10 persen anak yang telah menjalani skrining mengalami gejala kecemasan dan depresi,” ujar Cicik.

Menurut Cicik, layanan kesehatan jiwa sudah menjadi bagian dari fungsi dasar puskesmas. Namun, ketersediaan tenaga kesehatan jiwa, termasuk psikolog klinis, masih belum merata di seluruh wilayah.

Kesenjangan itu paling terasa di daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan keterbatasan sumber daya kesehatan. Kondisi tersebut membuat warga yang membutuhkan pemeriksaan psikologis berisiko terlambat mendapat layanan.

IPK Jawa Timur menegaskan psikolog klinis yang bekerja di fasilitas kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. STR diterbitkan Konsil Kesehatan Indonesia, sedangkan SIP diterbitkan pemerintah kabupaten atau kota setempat.

“Legalitasnya harus lengkap, yaitu STR yang diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia dan SIP yang diterbitkan oleh pemerintah kota atau kabupaten,” kata Toetiek.

Dorongan menempatkan psikolog klinis di puskesmas muncul dalam Musyawarah Wilayah IPK Indonesia Jawa Timur pada Sabtu (20/6). Forum tersebut membahas tantangan layanan kesehatan jiwa serta kebutuhan kolaborasi antartenaga kesehatan.

Masalah kesehatan mental pada anak tidak cukup ditangani setelah gejala memburuk. Sekolah, keluarga, dan puskesmas perlu memiliki jalur rujukan yang jelas agar anak dengan tanda kecemasan, depresi, perubahan perilaku, atau kesulitan belajar dapat memperoleh pemeriksaan lebih awal.

Pemerintah daerah perlu membuka data jumlah puskesmas yang sudah memiliki psikolog klinis, wilayah yang belum terlayani, serta target pemerataan tenaga kesehatan jiwa. Tanpa data dan penempatan tenaga yang jelas, skrining kesehatan mental berisiko berhenti sebagai temuan angka tanpa tindak lanjut bagi anak yang membutuhkan bantuan. (RHU)