Tekan Biaya Produksi, Pemerintah Hapus Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah menetapkan pembebasan bea masuk (BM) untuk impor liquefied petroleum gas (LPG) dan bahan baku plastik. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026 untuk menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu industri memperoleh alternatif bahan baku, khususnya sebagai substitusi nafta. Naftah adalah cairan hasil olahan minyak bumi yang menjadi bahan dasar untuk banyak produk, terutama plastik.

Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun. Dampak itu berasal dari penurunan biaya produksi di sektor terkait serta efek pengganda pada aktivitas industri.

Sebelumnya, tarif bea masuk impor LPG sebesar 5 persen diturunkan menjadi 0 persen. “Kebijakan ini ditempuh untuk meredam kenaikan harga LPG yang terdorong oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Selain LPG, pemerintah juga memberikan pembebasan bea masuk untuk bahan baku plastik. Langkah ini dinilai penting karena plastik masih menjadi komponen utama dalam industri kemasan berbagai produk, terutama makanan dan kebutuhan harian.

Airlangga menambahkan, kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan tekanan inflasi dari sisi harga kemasan. “Dengan bahan baku plastik yang dikenakan 0 persen, diharapkan bisa membantu pengendalian inflasi sambil menunggu perkembangan situasi global,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga membebaskan bea masuk impor suku cadang pesawat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat industri penerbangan serta sektor perawatan dan perbaikan pesawat (MRO) agar lebih kompetitif.  (ANT/RAI)